Connect with us
Update Now

Headline

Yusril Bilang MK Bisa Saja Batalkan UU Cipatker Bila Dianggap Langgar UU No. 12 Tahun 2011

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 233,979 kali

Demo buruh dan juga mahasiswa tak hentikan Jokowi teken UU Ciptaker (dok, CNNIndonesia.com)
Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika prosedur pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011, maka Omnibus Law itu bisa dibatalkan MK.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika prosedur pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011, maka Omnibus Law itu bisa dibatalkan MK. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

 

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-undang Cipta Kerja secara keseluruhan.Hal itu jika prosedur pembentukan Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini, ia mengingatkan kepada pemerintah dan DPR harus hati-hati serta argumentatif mempertahankan prosedur dalam proses pembentukan UU Ciptaker yang menggunakan cara omnibus itu.

Ia menjelaskan dalam proses pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus, sangat mungkin akan mengubah undang-undang yang ada, disamping memberikan pengaturan baru terhadap sesuatu masalah.

Mahasiswa Independen melakukan aksi simbolis membakar salinan naskah Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Mahasiswa melakukan aksi simbolis membakar salinan naskah Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jika menggunakan landasan pemikiran yang kaku, kata dia, maka dengan mudah dapat dikatakan prosedur perubahan terhadap undang melalui pembentukan omnibus law adalah tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

“Tentu akan ada pandangan yang sebaliknya. Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi pemerintah dan DPR di MK nanti dalam menjawab persoalan prosedur ini,” ucap dia.

 

Selain uji formil terkait prosedur pembentukan UU Ciptaker yang menerapkan pola Omnibus, Yusril juga menyoroti soal uji materiil.

 

Dia mengatakan mengingat cakupan masalah dalam UU Ciptaker yang begitu luas, maka setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka.

“Kita tentu ingin menyimak apa argumen para Pemohon dan apa pula argumen yang disampaikan Pemerintah dan DPR dalam menanggapi permohonan uji formil dan materil tersebut,” ucap dia.

Sejak UU Ciptaker diteken Presiden RI Joko Widodo pada Senin (2/11) lalu, elemen pekerja atau buruh langsung mendaftarkan gugatan ke MK.

“Sudah, sudah didaftarkan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/11).

Bahkan sebelum UU Ciptaker diteken Jokowi, juga telah ada tiga gugatan lainnya terhadap UU ini yang didaftarkan ke MK. Penggugat di antaranya merupakan pelajar SMK, mahasiswa dan karyawan kontrak.

Sumber: CNNIndonesia.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 195 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 300
  • Page views today : 325
  • Total visitors : 546,021
  • Total page view: 1,131,238