Connect with us
Update Now

Headline

Sudah Koar-koar di Media, Airlangga dan Mahfud Tak ‘Berani’ Sebut Sponsor Demo

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 117,841 kali

Rusaknya fasilitas umum, ditengarai karena ulah penyusup di antara para buruh dan mahasiswa yang sengaja merusak dan membakar untuk memperkeruh suasana (dok, pikiran rakyat)

BêBASbaru.com, INVESTIGASI – Aksi demo kemarin yang berujung rusuh di berbagai kota dikatakan pemerintah ada aktor yang menungganginya. Demonstrasi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan demo berujung kekerasan termasuk tindakan yang tak sensitif di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Ia menyebut tindakan massa yang merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan melakukan penjarahan merupakan tindakan kriminal yang dapat ditindak secara hukum.

“Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal,” kata Mahfud dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/10).

Kronologi Lengkap Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Fasilitas Umum Dirusak,  Lempar Batu hingga Bakar Mobil - Halaman 4 - Tribunnewsmaker.com

Halte yang porak poranda dan hangus terbakar di Jakarta, akibat ulah pendemo yang di duga menyusup di antara para buruh dan mahasiswa (dok, Tribunmaker)

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah sudah mengetahui dan mampu membaca gerak demonstrasi yang menurutnya ditunggangi oleh kaum elite dan intelektual.

Ia berdalih demonstran ditunggangi kaum elite karena empat federasi pekerja atau buruh yang tergolong besar sudah mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua umum Partai Golkar menyatakan bahwa tokoh-tokoh intelektual tersebut mempunyai ego sektoral yang cukup besar dan bersembunyi di balik layar sebagai dalang gerakan massa serentak ini.

“Pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo,” kata Airlangga, Kamis (8/10).

Kendati demikian, baik Mahfud dan Airlangga sama-sama tidak memberikan detail rincian dan mengaku secara langsung kepada pihak siapa tudingan aktor dan elite penunggang demonstrasi itu ditujukan.

Mereka juga mengimbau penolakan seharusnya dilakukan dengan cara sesuai hukum. Salah satunya dengan cara mengajukan judicial review atau uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketegangan aksi tolak UU Ciptaker terjadi di sejumlah daerah di penjuru tanah air. Mulai dari Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Palu, hingga Makassar.

Massa buruh dan mahasiswa resah dengan peraturan yang menindas dan memangkas hak-hak warga negara, terutama kaum pekerja. Di sisi lain, pengusaha besar diuntungkan dengan RUU yang proses penyusunannya tak transparan tersebut.

Hampir sebagian besar aksi di sejumlah daerah berakhir bentrokan antara massa, yang didominasi mahasiswa dan pelajar, dengan aparat kepolisian. Ratusan demonstran pun diamankan dari masing-masing daerah yang menggelar aksi tersebut.

Di ibu kota, mahasiswa, pelajar, dan buruh memusatkan aksi di Istana Negara. Namun, massa aksi tak bisa mencapai depan Istana. Mereka ditahan aparat kepolisian di tiga titik, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, persimpangan Harmoni, dan depan Stasiun Gambir.

Polisi Bakal Usut Perusakan Fasilitas Umum saat Demo Tolak UU Cipta Kerja  di Jakarta - Warta Kota

Kerusuhan dan pembakaran di DKI Jakarta sudah dimulai sejak Kamis (8/10/2020) siang dan berlanjut hingga malam hari (dok, tribunnews.com)

Massa yang geram lantaran tak diizinkan menuju depan Istana mencoba menerobos barikade. Polisi membalasnya dengan semprotan water cannon hinnga gas air mata. Sejumlah fasilitas umum pun diduga dirusak massa, mulai dari halte Transjakarta hingga Pos Polisi. Tercatat ada tiga pos polisi yang terbakar. Sementara dua halte bus Transjakarta yang terbakar di antaranya Bundaran HI dan Sarinah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkalkulasikan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan sekitar Rp25 miliar. Namun, halte permanen tidak bisa segera diperbaiki. Penanganan terdekat, DKI akan membangun halte sementara.

Sedangkan, Polda Metro Jaya mengaku telah meringkus hampir 1.000 orang yang diduga perusuh dalam aksi demo tolak UU Ciptaker di Ibu Kota. Para terduga perusuh itu disinyalir sengaja menunggangi aksi demo yang dilakukan oleh elemen buruh dan mahasiswa.

Di sisi lain, Komisi Nasional HAM meminta pemerintah cepat merespons demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang eskalasinya terus meningkat. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari mengatakan, respons pemerintah penting dilakukan karena demonstrasi berlangsung di tengah pandemi virus corona.

Poin-poin dalam UU sapu jagat tersebut banyak menuai protes karena dinilai memangkas hak buruh dan berpotensi memicu kerusakan lingkungan.

Sementara, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut pemerintah pusat belum mempertimbangkan opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja. Donny mengatakan upaya yang memungkinkan untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah melalui gugatan uji materi ke MK.

Sumber: CNN Indonesia.com dan berbagai sumber (dengan judul: Tudingan Penunggang Demo di Tengah Keresahan pada Omnibus Law)

Berita ini sudah dilihat 160 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 276
  • Page views today : 311
  • Total visitors : 531,055
  • Total page view: 1,114,769