Connect with us
Update Now

Headline

Setelah Jokowi Marah-marah, Baru Ngerti Biang Kerok Bansos Salah Sasaran

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 131,882 kali

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebut data Bansos masih data lama (dok, senayanpost)

BêBASbaru.com, NASIONAL – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan. Salah satunya penerima bansos salah sasaran. Dia mencontohkan pejabat eselon I di Bappenas ada yang masuk daftar penerima bansos. “Di kantor saya eselon I dapat, bayangkan gitu, karena mungkin yang dipakai data yang lama. Bukan Kementerian Sosial yang salah, bukan dia (penerima) juga yang salah. Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan diambil di KK-nya itu untuk Jakarta, kan aneh bin ajaib,” kata dia dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (1/7/2020). Lebih lanjut Suharso mengatakan ada juga orang kaya di Jakarta yang ‘dipaksa’ menerima bansos karena permasalahan data tersebut. “Karena kami juga ada di lapangan, kami backup data di lapangan, apa yang terjadi kita tahu persis, misalnya ada orang-orang yang mampu, rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa harus menerima,” sebutnya. Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah melakukan perbaikan data-data tersebut dan saat ini sedang berjalan. “Jadi kita merasakan itu, kita melihat itu, bukan kita tanpa melihatnya. Jadi soal verifikasi, validasi itu sedang berproses sampai hari ini. Karena itulah ada program perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk tahun 2021,” tambahnya. Hal tersebut disebabkan tidak update-nya data warga miskin. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menjelaskan banyak kabupaten/kota yang tidak memperbaharui data kemiskinan sehingga bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah tak tepat sasaran. “Faktanya ini sampai hari ini baru 103 kabupaten/kota. Ini juga pesan buat Mendagri, baru 103 kabupaten/kota yang aktif update data kemiskinan. Bayangkan itu, artinya ada 411 kabupaten/kota yang tidak sama sekali update data kemiskinan,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kondisi tersebut membuat bansos menjadi salah sasaran. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih menjadi sasaran penerima bansos. “Maka tidak salah atau tidak aneh kalau kita dengar dari mendia sosial maupun berita maupun informasi langsung ketika kami kunjungan kerja, masih banyak tumpang tindih data, masih banyak orang yang sudah meninggal ternyata masih ada namanya,” ujarnya. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa begitu saja memperbaiki data kemiskinan di daerah. “Pemerintah daerah ini kan punya otonomi. Kementerian Sosial tidak bisa dengan ‘slek’ masuk begitu, nggak bisa. Kementeriannya Pak Halim (Kementerian Desa) nggak bisa,” ujarnya. “Jadi ini problem kita yang memang mau tidak mau daerah harus mampu memberikan kontribusinya dalam hal datanya,” tambah dia.

Sumber: detik.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 74 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 342
  • Page views today : 376
  • Total visitors : 532,767
  • Total page view: 1,116,684