Connect with us
Update Now

Kotabaru

Sertifikat Tak Mempan, Tanah Warga Terombong Sari di Kotabaru Tetap Mau Diembat Perusahaan Sawit

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 463,527 kali

Ilustrasi, Desa Terombong Sari Kotabaru kini makin terancam tanahnya, dengan adanya rencana perluasan kebun sawit di desa mereka (dok, jurnal sumatera)

BêBASbaru.com, KOTABARU – Walaupun memiliki sertifikat, namun kalau tinggal di desa dan jauh dari akses informasi, maka sertifikat tersebut malah bak kertas tak berguna. Itulah yang dialmi sebagian penduduk di Desa Terombong Sari Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru.

Kini sebagian penduduk di desa setempat menghadapi persoalan sengketa agraria.  Rumah yang mereka tinggali, diklaim sebuah perusahaan sawit yang beroperasi di desa setempat. Persoalan yang kini dihadapi Penduduk di Terombong Sari terungkap ketika Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, M Yani Helmi  menjalani reses selama lima 5 hari berkeliling ke 10 desa di Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

Salah satu hal yang menurutnya menjadi pokok pikiran yang diprioritaskan dari hasil resesnya adalah terkait sengketa agraria di Desa Terombong Sari, Kecamatan Sungai Durian. Baca juga: Cawabup Tanahbumbu Urut 3 Janji Selesaikan Sengketa Lahan Masyarakat

Menurut Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini, ada sebagian rumah warga di kawasan ini yang lahannya ternyata diklaim oleh perusahaan perkebunan sawit masuk dalam kawasan hak guna usaha perusahaan.  Padahal kata Paman Yani sebagian masyarakat tersebut yang dulunya merupakan peserta program transmigrasi ini sudah memiliki sertifikat atas tanah tempat tinggalnya bahkan sejak tahun 80an.

“Ketika mereka melaksanakan (transmigrasi), mereka diberikan lahan beserta rumah dan pangan. Tapi hal yang menyedihkan, bahwa perusahaan yang punya HGU sudah ada wilayahnya tapi karena kerakusannya mau melebarkan sayap. Sehingga masuk sampai ke rumah warga dijadikan HGU,” bebernya kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (9/11/2020) beberapa hari setelah merampungkan agenda resesnya.

Bahkan yang paling menyedihkan menurutnya, persoalan ini baru tercium hingga ke tingkat Provinsi Kalsel saat dirinya mengunjungi desa yang diakuinya tak mudah untuk diakses. “Ini kan baru terungkap di tingkat Provinsi setelah ada reses ini, karena sebelumnya bertahun-tahun sepengakuan masyarakat tidak ada anggota dewan yang reses ke desa ini,” kata Paman Yani.

Untuk mendalami lebih jauh duduk persoalan sengketa agraria di Desa Terombong Sari dan beberapa desa lainnya di sekitarnya itu, Paman Yani menyatakan segera berkomunikasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Bahkan jika memang diperlukan katanya, pihaknya di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga akan mengundang pihak Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalsel untuk duduk bersama.

Selain persoalan sengketa agraria, berbagai persoalan lain juga sempat dikemukakannya seperti terkait akses jalan yang jauh dari kata sempurna, tak adanya bangunan fisik sekolah jenjang menengah akhir hingga suplai listrik yang tidak bisa dirasakan warga di kawasan tersebut selama 1 x 24 jam dan 7 hari seminggu.

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul: Ngenesnya Nasib Warga Desa Terombong Sari Kotabaru, Tanah dan Rumah Diklaim Perusahaan Sawit)

Berita ini sudah dilihat 390 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga