Connect with us
Update Now

Headline

Pengamat Sebut Polri Lampui Kewenangannya Panggil Para Gubernur

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 241,664 kali

Banyak pihak yang kontra dengan pemanggilan 2 Gubernur, karena wewenang pemanggilan harus seizin Presiden dan Mendagri (dok, indozone)
BeBASbaru.com, NASIONAL – Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Mabes Polri, menimbulkan pro dan kontra. Polri dianggap melampaui wewenangnya, karena keputusan pemanggilan seorang Kepala Daerah harusnya ada izin tertulis dari Presiden RI dan juga Mendagri RI.
Bahkan usai Anies, kini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang akan dipanggil dan dimintai keterangan seputar kegiatan Imam Besar FPI Habib Riziek Shihab di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat lalu.
Salah satu alasan polisi tak bisa asal panggil gubernur karena yang bersangkutan ialah ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di mana Polda adalah anggotanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, unutk memenuhi panggilan terkait kerumunan acara Rizieq Shihab, Selasa (17/11/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

“Aturannya, Kapolda jika ingin memanggil Gubernur itu harus atas seizin Presiden. Kalau polisi ingin memanggil wali kota dan bupati harus seizin Menteri Dalam Negeri,” kata Djohermansyah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/11).

Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengkritik pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya. Djohermansyah mengatakan pemanggilan gubernur seharusnya atas izin Presiden Republik Indonesia.

Djohermansyah menuturkan alasan polisi tak bisa asal panggil gubernur lantaran posisi gubernur ialah ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Adapun anggota Forkopimda ialah salah satunya Kepolisian Daerah.

“Forkopimda itu terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan diketuai oleh gubernur itu sendiri,” jelas dia.

“Jadi kurang etis rasanya untuk pemanggilan padahal mereka istilahnya satu pimpinan yang sama,” ujar Djohermansyah.

 

Lebih lanjut Djohermansyah menuturkan bahwa pemanggilan gubernur berkali-kali bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Pemanggilan gubernur oleh polisi juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kalau dipanggil terus kapan kerjanya dan juga bisa menimbulkan pemahaman buruk terhadap masyarakat. Jadi itu kalau mau dipanggil harusnya izin presiden,” tutup dia.

Sebelumnya, Anies dipanggil Polda Metro Jaya atas kasus kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Saat itu pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menggelar acara pernikahan putrinya Najwa Shihab, berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi.

Anies dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kondisi tersebut lantaran banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Saat itu, Anies diperiksa selama 9,5 jam dan dicecar 33 pertanyaan.

Selain Anies, ada delapan orang lain yang turut dimintai klarifikasi pada hari yang sama. Mereka yaitu Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Satpol PP serta Bhabinkamtibmas.

Sumber: CNNIndonesia.com dan berbagai sumber yang di olah 

Berita ini sudah dilihat 341 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 13
  • Page views today : 18
  • Total visitors : 546,726
  • Total page view: 1,132,030