Connect with us
Update Now

Uncategorized

Pemilu 2019 Bagian II: Promosi Paling Murah & Efektif… Yaa Medsos…!! Minimal Dikenal Dulu

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 453,243 kali

Pemilu – Anda seorang pengguna Media Sosial aktif plus seorang Caleg..?? Maka berbahagialah, karena Anda bisa memanfaatkan tekhnology ini untuk mempopulerkan diri sebagai Calon Wakil Rakyat di semua tingkatan. Lemahnya penegakan aturan sekaligus multitafsirnya larangan berkampanye sebelum waktunya, dengan gamblang bisa dimanfaatkan siapapun untuk aktif berpromosi di media sosial. Tak perlu khawatir nyinyiran netizen atau pengguna medsos lainnya. Karena dunia politik memang selalu ada yang pro dan kontra dan Anda sebagai Caleg sudah kudu siap dengan kondisi apapun. Konstalase politik kini telah berubah total seiring dengan bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Partai Gerindra-PKS-PAN ngusung Prabowo-Sandi, untuk nantang petahana Jokowi-Ma’ruf Amin.

Babak baru pencalegkan kini makin memasuki masa-masa krusial, setelah KPU RI-KPUD se Indonesia sudah mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif sementara (DCS) dari parpol, yang akan berebut kursi legislatif pada 17 April 2019 yang akan datang. KPU pun juga sudah menerima 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlaga nanti. Gabungan PDIP, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI mengusung petahana, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Gerindra, PAN, PKS serta Demokrat, mengusung Prabowo-Sandiaga Uno. Politik itu memang bukan pertandingan olahraga, walaupun sama-sama ada kompetisi yang sangat ketat dan tentunya keberuntungan. Karena politik membutuhkan mental dan juga logistik yang sangat kuat, itu masih belum cukup karena perlu faktor lucky. Berbicara logistik atau biaya kampanye, sejak di hapuskannya nomor urut dan peroleh kursi caleg berdasarkan suara terbanyak, hampir semua caleg yang duduk sebagai anggota dewan, baik yang ada di Kabupaten/Kota,Propinsi hingga di Senayan, semuanya mengeluarkan dana dari kocek pribadi, parpol kadang hanya bantu dari segi alat peraga, berupa bendera ataupun kadang kaos partai. Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan tak ada pembatasan pengeluaran dana kampanye pada Pemilu 2019, baik pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Pembatasan, hanya berlaku untuk penerimaan dana kampanye. “Untuk pemilu nasional kami tidak mengatur pengeluarannya, tapi penerimaannya saja. Karena pemilu ini nasional maka tidak mungkin kami memproses pembatasan pengeluaran. Sumber-sumbernya dari mana itu diatur dalam UU dan PKPU,” ujar Arief kepada Tirto di Hotel Mandarin, dalam acara Uji Coba Aplikasi Dana Kampanye Pemilu. Arief menjelaskan hal ini berbeda dengan Pilkada, yang mana diatur dalam UU mengenai batasan penerimaannya. Ia mengatakan atas inisiatif KPU, batasan pengeluaran juga diatur. Karena jika batasan penerimaannya saja yang diatur, dikhawatirkan para peserta akan berlomba-lomba mengeluarkan dana kampanye yang begitu besar. “Kalau pilkada kan ukurannya jelas, lokal wilayahnya juga jelas. Jadi kita menghitung berdasarkan luasan wilayah masing-masing kemudian jumlah wilayah administrasi di tiap lokal,” kata Arief.

Kendati demikian, KPU tetap mengatur besaran penerimaan dana kampanye pilpres dan pileg. Menurut Arief, sumber dana kampanye juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sumber dana paslon presiden-wakil presiden, bisa berasal dari tiga pihak, yaitu paslon itu sendiri, partai politik pengusung paslon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Sementara dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur besarannya dalam pasal 327 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp2,5 miliar, sedangkan besar sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi Rp25 miliar. Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye tersebut, sama dengan batasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota yang telah diatur dalam UU Pemilu Pasal 331 ayat (1) dan (2). Selain itu, diatur dalam Pasal 333 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPD yang berasal dari perseorangan dibatasi maksimal Rp750 juta. Sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah dibatasi maksimal Rp1,5 miliar. “Yang menyumbang boleh 10 orang atau 100 orang, atau 1000 orang, boleh saja, tapi sumbangan dari masing-masing penyumbang, nah itu dibatasi. Tapi total nilainya tidak dibatasi, termasuk total pengeluarannya karena rumusan menghitungnya nanti beragam,” ujar Arief.

Pemilih Makin Pragmatis, Sulit Mendapatkan Wakil Rakyat Berkualitas…!!!
Sejak kran reformasi di buka tanpa batasan dan logika yang pas, karena masih geger politik, pragmatis politik makin tak karuan. Di mulai Pemilu Tahun 1999, besarnya kewenangan Anggota Dewan, bahkan bisa memecat kepala daerah termasuk Presiden RI, membuat di otak atiknya UU Pemilu termasuk kemudian lahirnya UU-MD3, yang bertujuan ‘melemahkan’ kekuatan wakil rakyat dan memperkuat posisi kepala daerah serta Presiden, agar tak menjadi permainan anggota dewan, yang seenaknya main ancam pecat kepala daerah. Namun, kewenangan-kewenangan lain masih ada dan cukup kuat, khususnya permainan di anggaran, sebagaimana UU yang berlaku, angggaran wajib di bahas bersama antara pihak eksekutif (pemerintah) bersama dengan legislatif (anggota dewan), kalau tidak disahkan Dewan, maka anggaran pemkab tak berlaku dan bisa kembali ke tahun sebelumnya. Sehingga tak heran, ada saja oknum-oknum dewan yang main mata dengan kepala daerah ataupun kepala dinas terkait. Kasus Gubernur Jambil non aktif membuka mata kita semua, bagaimana Pemda tak berdaya dengan kekuasaan dewan, Zumi Zola di dakwa menyetor duit milyaran rupiah ke DPRD Jambi, agar anggaran daerah nya tidak dikurangi ataupun di persulit para wakil rakyat ini. Menggiurkannya jabatan wakil rakyat yang bisa mempermainkan anggaran (khususnya yang punya nyali, karena kini KPK RI sangat garang-garangnya memberantas ini), membuat semua orang bermimpi menjadi wakil rakyat. Ditambah lagi, parpol kini juga pragmatis dalam memilih caleg, sudah tak ada lagi pendidikan politik, yang mewajibkan semua caleg wajib jadi pengurus parpol, dengan batasan pengurus atau kader minimal kategori lama. Pokoknya, asal mau gabung dan berjuang habis-habisan, maka para caleg akan langsung di gaet parpol. Tak heran, banyak caleg yang notabene pengurus parpol, terpaksa gigit jempol, karena kalah dari segi logistik dibandingkan pendatang baru di parpol mereka. Inilah konsekwensi dari diterapkannya peraturan yang berubah-ubah dan membingungkan. Andai saja Parlement Trhesold berlaku sampai ke DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, tentu saja parpol-parpol banyak yang benar-benar terseleksi alam. Menurut mantan Mendagri era Presiden Bj Habibie, Letjend (Purn) TNI Syarwan Hamid, saat reformasi digulirkan, PT wajib meningkat dari pemilu ke pemilu dan berlaku nasional. “Pemilu 1999, PT 2,5%, Tahun 2004 Naik jadi 5%, 2009 harusnya 10% dan bertahan diangka ini, agar perampingan parpol bisa terlaksana. Namun rencana itu kini tak pernah dilaksanakan, UU Pemilu kita selalu berubah-ubah,” ungkap Syarwan miris. ệ

Berita ini sudah dilihat 108 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA