Connect with us
Update Now

Uncategorized

PDIP Melawan KPK, Bilang Ketua KPK Lama Tak Berhak Beri Sprin-Lidik Kasus Suap KPU

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 440,044 kali

Politik – PDIP tak tinggal diam dengan langkah KPK yang terus mengusut kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret Sekjend PDIP Hasto Krisyanto. Anggota tim hukum DPP PDIP, Maqdir Ismail, mempersoalkan surat perintah penyelidikan (Sprin-Lidik) kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurut dia, pimpinan KPK sebelumnya yakni Agus Rahardjo tak berhak meneken Sprin-Lidik yang dikeluarkan pada 20 Desember 2019. Sedangkan Keputusan Presiden yang memberhentikan pimpinan KPK lama itu diteken 21 Oktober 2019. “Artinya apa? Ketika 21 Oktober mereka diberhentikan dengan hormat, pimpinan KPK itu tidak diberi kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya menjadi kewenangan mereka,” ujar Maqdir di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2020. Penelusuran Tempo, Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 112/P tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, memang diteken pada 20 Oktober 2019. Namun, klausul ketiga Kepres menyebutkan, “Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji pejabat sebagai mana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan Presiden ini”. Pimpinan KPK yang baru yakni Firli Bahuri Vs baru dilantik dan diambil sumpahnya pada Jumat siang, 20 Desember 2020. Sprind-Lidik atas kasus Komisioner KPU juga dikeluarkan Agus Rahardjo pada hari terakhir jabatannya yakni, 20 Desember 2019.
Sumber: nasional.tempo.co dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 218 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA