Connect with us
Update Now

Headline

Pasukan Buzzer Sudah Tebar ‘Perang Udara dan Mengoreng’ di Kampanye Paslon Pilkada 2020!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 132,486 kali

Para buzzer rata-rata di gaji 3,5 juta hingga 7 juta sebulan (dok, kumparan)

BêBASbaru.com, INVESTIGASI –  Kalau ada komen-komen di media sosial yang nadanya menyerang paslon tertentu, atau memblok kritikan warga terkait peforma para paslon, maka pembuat kalimat blok itu pastilah para buzzer, yang tugasnya memang untuk itu sesuai order yang diberikan.

Pelaksanaan Pilkada di era pandemi Covid-19 membuat sejumlah perubahan. Pasangan calon yang akan berlaga di kontestasi pemilihan gubernur, walikota, hingga bupati, dituntut lebih memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi maupun kampanye. Ini juga lebih efektif, karena syarat pertemuan pun dibatasi KPU hanya boleh dihadiri 50 orang.

Nah, pada kondisi inilah para buzzer politik di pilkada 2020 dapat mengambil peran lebih maksimal. Mereka menjadi bagian dari tim pemenangan paslon untuk ‘menggoreng’ isu demi mengangkat popularitas, maupun menjatuhkan pasangan lain.

Pakar keamanan siber dan komunikasi CISSReC Doktor Pratama Persadha menuturkan, dalam kondisi pandemik Covid-19, buzzer memang sangat dibutuhkan oleh pasangan calon. Apalagi para peserta Pilkada 2020 makin kesulitan untuk turun ke lapangan.

Jokowi dan Ketua KSP Moeldoko saat undang para buzzer ke Istana negara (dok, merahputih)

 

“Artinya, buzzing atau mendengungkan isu dari timses lewat medsos dan platform lain di internet sangat dibutuhkan keberadaan-nya,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini kepada Antara, beberapa waktu lalu.

Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi (TI) KPU pada Pemilu 2014 menyebutkan, kegiatan buzzer meliputi kampanye positif, kampanye negatif terhadap lawan, bahkan juga ada operasi untuk mengangkat black campaign (kampanye hitam).

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum membatasi gerak pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah di media sosial dengan melarang adanya iklan politik lewat medsos meskipun hal ini sulit dicegah, terutama jika timses kontestan menggunakan akun nonpolitik untuk beriklan.

Ia mencontohkan, Facebook yang membatasi iklan politik dengan mewajibkan pengiklan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tanpa meng-input data tersebut pengiklan tidak bisa mengakses dashboard dan fitur iklan di Facebook maupun Instagram.

Terkait dengan seberapa efektif peran buzzer di media sosial untuk menaikkan tingkat keterpilihan peserta pilkada, menurut Pratama, untuk masyarakat perkotaan sangat efektif dalam men-drive isu.

Namun yang perlu diketahui, kata Pratama, buzzer tidak selalu seperti akun triomacan2000, tetapi juga bisa dilakukan oleh para artis maupun orang yang punya nama di media sosial. “Ada pesan yang dituju dalam setiap kegiatan ataupun postingan mereka sesuai dengan kesepakatan dengan klien,” katanya.

Menyinggung soal buzzer anonim, Pratama mengatakan bahwa mereka tidak selalu melakukan kerja-kerja negatif. Bahkan, banyak yang sebatas melakukan share ulang maupun melakukan retweet, kemudian banyak pula buzzer untuk menambah engagement, seperti melakukan komentar maupun likes.

Menjawab soal pelacakan terhadap akun anonim, menurut Pratama, nisbi mudah dilacak dan dipetakan karena biasanya aktivitas mereka bertautan dengan akun-akun lain yang masih satu kelompok. Mereka ini biasanya memiliki banyak klien yang berbeda sehingga lebih mudah ditelusuri dari sisi klien.

“Artinya, untuk tahu siapa pemilik akun nisbi mudah, apalagi jika mereka tidak menggunakan VPN (virtual private network) atau jaringan pribadi virtual dalam aksinya,” tutur Pratama.

Sejarah Buzzer

Buzzer telah menjadi bagian konstelasi politik di era digital. Buzzer dianggap bekerja dalam lahan basah yang menggiurkan. Pada awalnya, buzzer merupakan strategi marketing untuk mempromosikan sebuah produk lewat media sosial.

Namun, seiring berjalannya waktu, buzzer juga digunakan untuk mempromosikan isu atau wacana politik untuk mendongkrak elektabilitas atau popularitas tokoh atau partai politik.

Mantan buzzer Rahaja Baraha mengakui dia mengantongi Rp7 juta setiap bulannya saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu organisasi buzzer-nya direkrut oleh sebuah partai, kemudian ia berperan sebagai koordinator yang membawahi tim kecil berjumlah 10 orang.

“Saya sudah 1,5 tahun berkecimpung di konsultan politik ini. Dari 2016 awal sampai 2017 tengah, sampai Pilkada usai,” ujar Rahaja dilansir CNNIndonesia.

Berbeda dengan dirinya, anggota tim yang dia miliki hanya mengantongi gaji sesuai dengan UMR Jakarta tahun 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Gaji ini dinilai cukup menarik bagi kalangan tertentu karena sebagian buzzer ini masih duduk di bangku kuliah.

“Semua tim saya UMR Jakarta Rp3,3 juta sekian. Kalau saya sendiri hampir Rp7 juta. Uang segitu karena saya koordinator di tim itu,” kata Rahaja. Rahaja mengatakan jumlah buzzer tergantung kantong setiap partai.

Artinya jumlah buzzer bisa lebih besar atau lebih kecil. Mari kita mulai berhitung secara kasar jika dikalkulasikan, artinya setiap pasangan calon didukung oleh lebih dari 400 orang buzzer.

Setiap buzzer dibiayai Rp3,3 juta di luar gaji koordinator atau ketua tim dan influencer. Artinya partai koalisi harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1,3 miliar untuk membayar para buzzer ini.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Rinaldi Camil mengatakan terdapat nilai transaksi agensi buzzer sebesar Rp3 miliar untuk satu calon pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. “Sebagai gambaran di putaran kedua pilkada DKI 2017 nilai transaksi proyek mencapai Rp3 miliar,” ujar Rinaldi.

Kemudian Rinaldi mengatakan agensi menerima bayaran sebesar Rp100 juta rupiah per paket. Paket yang dimaksud seperti pembuatan website dan menjadi peternak akun.

“Untuk yang bulanan bisa mencapai Rp100 juta rupiah ke agensi. Ada yang perbulan tapi juga ada yang perpaket. Termasuk dalam paket biasanya ada pembuatan website dan bot. Seperti saracen kalau masih ingat,” kata Rinaldi.

Oleh karena itu, Rinaldi mengakui buzzer merupakan lahan yang besar karena besarnya pangsa pasar di Indonesia. Rinaldi mengatakan buzzer lahir dari konsep marketing untuk mempromosikan produk di media sosial.

“Pada tahun 2012, Pangsa pasar ini kemudian setelah dimanfaatkan di dunia periklanan, orang orang melihat peluang ini bisa menjadi politik. Karena melihat penetrasi internet dan angka pengguna besar dan menargetkan dewasa muda,” kata Rinaldi.

Sumber: kanalkalimantan.com dan berbagai sumber (dengan judul: Mengungkap ‘Hitam-Putih’ Pasukan Buzzer di Kampanye Paslon Pilkada 2020!)

Berita ini sudah dilihat 208 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 31
  • Page views today : 36
  • Total visitors : 532,885
  • Total page view: 1,116,811