Connect with us
Update Now

Uncategorized

Mahar Politik “Lu Berani Bayar Berapa Untuk Rekom”….!!!!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 411,287 kali

Kasus La Nyalla Mataliti (Jatim) dan Yusran Aspar (Kaltim) serta kini menimpa Brigjen Siswandi di Cirebon, membuka bobrok demokrasi kita. Betapa UU Pilkada telah dijadikan komoditi untuk memeras paslon yang ingin maju di Pilkada. Prestasi dan juga kader tidak lagi menjadi ukuran, yang jadi ukuran adalah…”Lu berani bayar berapa untuk rekomendasi”…KPK pun secara tegas mengatakan, demokrasi kita sudah rusak dengan adanya mahar politik ini. Kalau terpilih sudah pasti akan korupsi untuk balik modal, silahkan hitung sendiri berapa yang paslon habiskan kalau berani memborong parpol, kalau satu kursi di Kabupaten/Kota rata-rata di hargai Rp500 juta-1 Milyar dan untuk propinsi Rp1 Milyar hingga Rp5 Milyar per kursi, ini bukan gosip ataupun hoax tapi fakta yang sedang terjadi di negara kita…Ironissss…!!!   

—————————————————————————————————————————

La Nyalla Mataliti termasuk langka dan berani membuka terang-terangan soal mahar politik di parpolnya sendiri yakni Gerindra, lalu Brigjen (Purn) Siswandi di Cirebon, Jabar, yang juga terang-terangan mengaku dimintai mahar oleh oknum PKS kala mau daftar, dia menolak akhirnya gagal daftar. Sedangkan Yusran Aspar di Kaltim tak mengakui, namun secara tersirat mengaku kalah tajir dari Isran Noor, kala ingin memperoleh rekomendasi dari parpolnya sendiri Partai Gerindra. Sebagai kader dan juga orang yang berkeringat di parpolnya, Yusran sangat kecewa, begitu rekom jatuh ke Isran Noor yang notabene bukan kader Gerindra, karena yang bersangkutan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim dan malah sempat jadi Ketum PKPI menggantikan Sutiyoso. Yusran pun meletakan jabatannya di Gerindra lewat sebuah surat di atas materai. UU Pilkada telah mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, kalau dulu tanpa tanda tangan Ketua Parpol sesuai tingkatannya, maka surat dukungan itu tak sah, bahkan Plt (Pelaksana Tugas) pun tak boleh menandatangani, dengan kata lain, pengurus parpol sesuai tingkatannya, benar-benar dilibatkan dalam proses demokrasi di daerah. Kini keadaan berubah sedemikian rupa, ketua parpol yang tak mau tanda tangan, dengan enteng DPP terkait Plt kan. Atau bisa juga di tarik ke DPP, dengan sebuah surat, yang menyatakan, ketua parpol terkait tak mau bekerjasama.  Kekuatan DPP yang merubah UU Pilkada yang dilakukan para legislator Senayan bersama pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, benar-benar mematikan proses pengkaderan di bawah. Sampai-sampai ada calon yang juga ketua sebuah parpol blak-blakan mengatakan, kalau ingin maju pilkada, ga perlu jadi kader partai, cukup ‘tembak’ saja ke DPP, maka urusan beres. Menembaknya bukanlah dengan pistol, tapi dengan duit tak berseri, itupun bisa kalah, kalau ada calon lain yang berani menembak lebih tinggi. Bayangkan, lewat parpol segitu mahalnya sebuah rekom, bagaimana dia berjuang berhadapan dengan jutaan ataupun ribuan pemilih, maka duit yang digelontorkan makin tak bisa dihitung dengan kalkulator. Bagaimana mengembalikannya? Tentu saja dengan jalan KORUPSI, mana ada tidak korupsi, sebab gaji sebagai Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota hanya Rp35 juta sebulan dan Rp55 juta untuk Gubernur itu sudah termasuk plus tunjangan. Terbukti, data dari KPK hingga kini sudah 78 Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang tertangkap KPK karena korupsi.

Berita ini sudah dilihat 151 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 2 
  • Visitors today : 114
  • Page views today : 136
  • Total visitors : 553,556
  • Total page view: 1,139,996