Connect with us
Update Now

Politik

Mahalnya Biaya Demokrasi Penyebab Korupsi

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 255,248 kali

Publik kembali dikejutkan dengan OTT KPK, tak tanggung-tanggung dalam rentang waktu hanya 2 hari, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan Walikota Batu Malang serta yang terbaru Walikota Cilegon, Banten. Mereka tertangkap tangan menerima upeti dari proyek-proyek yang ada di daerah tersebut. Fenomena upeti memang sudah menjadi sarana untuk ‘mengembalikan’ modal bagi kepala daerah ataupun Anggota Legislatif, mengingat mahalnya biaya demokrasi kita. Wacana dan slogan anti korupsi tetap susah diberantas, selama biaya pilkada dan juga pemilu legislatif masih menggunakan pola pragmatis…ada duit ada suara, tak ada duit ke laut ajeee….apa perlu Kepala Daerah ditunjuk saja, seperti model DKI Jakarta.?? 

Ditengah sorotan deras dari Legislator Senayan yang meminta agar KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan yang dikatakan langsung politikus dari PDIP, Henry Yosodiningrat SH, anti rasuah yang sangat ditakuti di negeri ini malah terus bergerak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), tak main-main dua hari berturut-turut OTT yang dilakukan KPK benar-benar membikin syok se antero negeri. Khususnya Kepala-kepala daerah dan juga Anggota DPR-DPRD se Indonesia. Pada Kamis-Jumat (14-15) September lalu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalsel, Iwan Rusmali bersama Wakil Ketua DPRD Andi Effendi serta Kepala PDAM Bandarmasin, Muslih, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi, terkait diketuknya pembahasan penambahan modal ke PDAM Bandarmasih senilai Rp50 Milyar, dari yang dianggarkan bertahap sebesar Rp1 Trilyun. Setelahnya, bertempat di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, giliran Walikota Batu, Eddy Rumpoko di OTT KPK, karena di duga menerima suap senilai Rp500 juta dari rekanan proyek di daerah tersebut. Dan kini yang terbaru, Walikota Cilegon, Banten, yang juga bernasib sama dengan Walikota Batu. Total sudah 78 Kepala daerah-Wakil nya dan juga ratusan Anggota DPR-DPRD yang tertangkap tangan oleh KPK selama rentang waktu Presiden SBY (10 Tahun) dan Jokowi (3,5 Tahun) berkuasa. Fenomena ini tentu saja membuat semua kalangan terkejut bukan kepalang, ada apa dengan negara ini, di saat Korupsi dianggap sebagai momok yang menghancurkan negara, tapi kondisi ini malah tak pernah bisa berkurang, malah makin bertambah daftar pelakunya. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, apa jadinya negara ini, kalau nanti Anggota KPK bertambah 8.000 orang dan ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia. “Saya tak bisa membayangkan, bagaimana pemerintahan di pusat dan daerah bisa berjalan melayani rakyat, kalau Anggota KPK bertambah hingga ribuan orang, tentu nanti OTT akan makin menjadi-jadi, akibat dari perilaku korupsi yang tak pernah berubah. Penuh sel se Indonesia, tak bakal mampu menampung napi kasus korupsi,” ungkap Agus Raharjo sambil geleng-geleng kepala. Padahal, semua kepala daerah yang tertangkap KPK merupakan pilihan rakyat langsung, bukan lagi pilihan DPRD. Artinya secara kuantitas dan kualitas, pemenang pilkada sudah merupakan yang terbaik dari paslon yang ada. Namun, perilaku korupsi seakan tak bisa di bendung, karena mahalnya biaya yang dikeluarkan paslon, sehingga dana APBD pun jadi bancakan.

Biaya Demokrasi Yang Mahal Penyebabnya

Bukan barang yang baru lagi, kalau penyebab utama masih maraknya korupsi karena biaya demokrasi kita yang sangat mahal. Bukan yang aneh lagi, siapapun yang berminat menjadi kepala daerah, maka harus siap dengan dana yang tak terbatas, biaya logistik dan juga timsuk bukanlah angka yang sedikit, di tambah lagi kalau menggunakan jalur parpol. Istilah yang jamak dalam dunia perpolitikan kita adalah “tidak ada yang namanya makan siang gratis”, semua memerlukan biaya yang tak sedikit. Sejak kran pilkada langsung diterapkan Tahun 2004 silam, biaya yang dikeluarkan paslon Pilkada bukanlah angka yang sedikit, kalau diambil persen nya, hanya di bawah 5% pemenang pilkada yang menghabiskan dana minimalis, semua maksimalis tak terbatas. Beda jauh dengan kala pilkada masih di pilih DPRD, anggaran yang dipakai pemerintah hanya belasan juta, tidak sampai milyaran, bahkan calon yang kalah, bisa dengan mudah mengambil duitnya kembali, kalau ada yang berkhianat. Beda dengan sekarang, mulai pedekate ke parpol atau ngumpulin KTP saja sudah keluar dana tak sedikit, belum lagi nanti pada saat sosialisasi dan kampanye, tidak sedikit kita dengar peserta pilkada yang bangkrut, karena kalah bertarung. Bagi yang menang, jangan di tanya, belum dilantik saja sudah bisa kembali modal…ko bisa??? Jawabannya mudah, tak sedikit pengusaha apalagi pejabat yang setor muka dan duit kepada pemenang pilkada, tujuannya hanya satu, amankan kue proyek dan juga amankan posisi sebagai pejabat. Bahkan ada Kepala Daerah yang menang Pilkada dengan enteng berucap, kalau belum dilantik, saya terima terus upeti dari siapa aja, kan belum di lantik dan jadi pejabat negara, jadi itu bukan gratifikasi…bolehkah seperti itu, hanya ahli hukum yang tahu jawabannya. Tak jauh beda dengan kepala daerah, Anggota Dewan pun yang duduk sebagai legislator juga memerlukan dana yang tak sedikit, persaingan di internal partai plus partai lain penyebabnya. Alokasi kursi yang terbatas dan persaingan yang ketat, membuat semua orang menghalalkan segala cara dan ini tak jauh berbeda dengan logistik atau bahasa kasarnya duit tak berseri. Gimana cara membalikan modal tak sedikit, jawabannya hanya satu, yakni korupsi.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang dikutip BeBASbaru dari detiknews.com, ada kesamaan pola dari serangkaian penangkapan Kepala Daerah yang terlibat korupsi. Hal ini ditunjukkan dari pemberian fee 10 persen dari total nilai proyek pemerintah. “Dari serentetan OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa bulan terakhir, ada motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang melakukan penerimaan suap dengan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen. Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah,” kata Laode di kantornya Jl Kuningan Persada, Jaksel. Syarif melanjutkan, bila setiap proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dipotong 10 persen untuk memberikan suap. Dirinya tak dapat membayangkan kualitas barang yang digunakan masyarakat. “Jadi bisa kita membanyangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai. Karena yang akan rugi adalah rakyat,” imbuhnya. Dirinya mencontohkan kasus Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang tersandung kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta. “Oleh karena itu jangan dilihat jumlah uang transaksinya tapi bagaimana yang didapatkan proyek yang besar itu, agar sesuai yang direncakan oleh pemerintah. Karena yang dirugikan itu masyarakat secara umum,” katanya lagi. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan (Kabag ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, pengusaha Filipus Djap ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum Wali Kota Batu, KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Di kasus ini Arya juga dijanjikan fee sebesar 10 persen dari proyek pembangunan jembatan dan betonisasi jalan. “Lalu kesepakatan mereka, yang kalau kita lihat jumlah total yang diterima (dijanjikan) Rp4,4 miliar, berarti 10 persen. Ya ini fee yang diterima oleh OK sebagai bupati,” kata pimpinan KPK Basaria, dalam jumpa pers, 14 September lalu. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga dijadikan tersangka oleh KPK dijanjikan mendapat fee dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya sebesar Rp 4,7 miliar. Janji fee ini terkait dengan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. “Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya. Dari 2 proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan akan mendapatkan fee sejumlah Rp 4,7 miliar setelah dipotong pajak,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, 21 Juni 2016 lalu. ê

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Tim Redaksi

Berita ini sudah dilihat 69 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 253
  • Page views today : 302
  • Total visitors : 547,728
  • Total page view: 1,133,169