Connect with us
Update Now

Tabalong

LSM Tabalong Minta Dewan Lebih Pro Aktif Awasi Pembangunan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 254,153 kali

Rapat dengar pendapat antara gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan DPRD Tabalong pada Rabu (6/9) lalu, langsung membahas persoalan-persoalan sosial yang menjadi hangat di masyarakat. Walaupun sempat ada permintaan, agar DPRD minimal menghadirkan 50+1 Anggotanya, namun beberapa perwakilan LSM akhirnya bisa menerima ketidak hadiran anggota dewan yang lain, yang pada saat bersamaan sedang melaksanakan rapat dengan mitra kerja. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tabalong, H Masruddin S Sos MMA, berlangsung hangat dan sedikit perdebatan alot, namun tetap berlangsung kondusif. Perwakilan LSM, Rusmadi yang membuka dialog dengan mengajukan pertanyaan, dia mengatakan, saat ini sedang merajalela rentenir berkedok koperasi di warga Tabalong, lalu pembangunan trotoar di Jl Basuki Rahmat (Tanjung Tengah), yang bukannya jadi baik, malah mempersempit jalan, juga terkait pendapatan dewan yang dikatakan naik. Terakhir terkait perekrutan aparatur desa yang mengalami permasalahan di lapangan. Yang paling menjadi perdebatan hangat tentunya soal aparatur desa yang menjadi polimek hingga kini, sampai-sampai ada isu ini sudah masuk ke ranah politik, karena ada keinginan sebagian oknum tertentu, untuk dijadilkan sebagai corong politik pada pilkada tahun depan. Ditimpali Kusmadi Uwis yang secara terang-terangan mengungkapkan, ada ‘pemaksaan’ dari pihak eksekutif, agar perekrutan tenaga aparatur desa bisa sesegeranya dilaksanakan, padahal Perbup terkait itu, masih ada pasal yang di rasa perlu perbaikan segera, karena dianggap tidak adil bagi sebagian calon aparatur desa. “Kami tidak ingin perekrutan aparatur desa bernuansa politis, kami ingin benar-benar yang terpilih bersikap netral dan yang lulus sesuai dengan kemampuan, bukan kedekatan dengan kepala daerah ataupun pejabat daerah lainnya, apalagi timsuk masa lalu,” tegas Kusmadi Uwis. Terkait antisipasi Koperasi ilegal yang meminjamkan kepada warga Tabalong dengan bunga mencekik, Wakil Ketua DPRD Masruddin menambahkan, pihaknya akan meminta agar BPR lebih berperan aktif membantu warga yang mengajukan pinjaman usaha dengan bunga rendah. Sayangnya, DPRD sudah terlanjur menyetujui penambahan modal untuk BPR sebesar 5 Milyar, padahal Wakil Ketua sebelumnya menuturkan, kalau tidak ada komitmen yang jelas membantu warga, maka penyertaan modal itu bisa saja dipending dulu ataupun di tinjau ulang. Sedangkan terkait pendapatan dewan yang naik, Masruddin mengemukakan, ini merupakan keputusan pemerintah pusat dan DPRD Tabalong hanya mengamini PP Nomor 18 tersebut. “Keputusan ini merupakan keputusan pemerintah pusat dan kami di DPRD Tabalong dan juga DPRD seluruh Indonesia tentu saja hanya mengikuti aturan yang sudah di terbitkan melalui PP Nomor 18 tersebut, jadi tidak ada ini keinginan dari kami yang ada di sini” ungkap Masruddin. ê

Berita ini sudah dilihat 149 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 119
  • Page views today : 154
  • Total visitors : 547,594
  • Total page view: 1,133,021