Connect with us
Update Now

Politik

KPU RI Ngotot Tetap Selenggarakan Pilkada Bagian II : Rp 4,7 Triliun untuk Apa?

Diterbitkan

pada

Komisi II DPR RI saat Raker dengan KPU dan Mendagri terkait pilkada dan tambahan dana Rp4,7 T (dok, DPR RI)

BêBASbaru.com, POLITIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan peruntukan dana tambahan Rp 4,7 triliun yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan. Ketua KPK Arief Budiman menyatakan, penambahan anggaran yang berasal dari APBN tersebut, bakal digunakan untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2020.  Tambahan dana tersebut mencakup kebutuhan tambahan anggaran dari KPU Pusat maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Juga tambahan anggaran bagi lembaga ad hoc. Adapun usulan tambahan anggaran dari KPU Pusat Sebesar Rp 83,7 miliar, KPU Provinsi sebesar Rp 6,791 miliar, KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp 38,241 miliar. Sedangkan tambahan anggaran untuk lembaga ad hoc Rp 3,782 triliun. Menurut Arief, usulan tersebut sudah mengalami perubahan dari jumlah sebelumnya sebesar Rp 5,6 triliun. Pihaknya melakukan berbagai perubahan sehingga besaran tambahan anggaran yang diajukan berkurang. Salah satunya pengurangan pada besaran usulan tambahan anggaran untuk KPU Pusat. “Sebelumnya KPU (Pusat) mengusulkan anggaran Rp 129 miliar. Perubahan sehingga hasilnya kami hanya usulkan Rp 83,7 miliar untuk KPU. Terdapat perubahan Rp 45,2 miliar,” ungkapnya, Jumat (12/6/2020). Usulan anggaran untuk badan ad hoc juga mengalami pengurangan dari sebelumnya Rp 4,088 triliun menjadi Rp 3,782 triliun besaran pengurangan sebesar Rp 306,07 miliar. Sementara usulan tambahan anggaran untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan. “Sehingga total anggaran yang diajukan KPU dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. Atau terjadi pengurangan sebanyak Rp 926 miliar,” kata dia. “Kami usulkan agar tambahan ini dapat disetujui,” imbuhnya. Arief juga mengusulkan agar pencairan dana tersebut dapat dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama KPU mengusulkan agar dapat dicairkan bulan Juni sebesar Rp 1,024 triliun. “Tahap kedua Agustus Rp 3,286 triliun. Tahap ketiga Oktober sebesar Rp 457 miliar,” tandas dia. Arief menambahkan, penambahan anggaran tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19. Di antaranya adalah masker kain 13 juta lembar, masker sekali pakai untuk petugas KPPS 304.927 boks. Kemudian masker sekali pakai cadangan untuk pemilih di TPS sebanyak 609.854 boks. “Selain itu ada juga hand sanitizer, desinfektan, dan seterusnya,” ujar Arief. Arief menyatakan, setiap petugas nantinya juga perlu dibekali vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular Covid-19. Petugas pilkada harus memakai masker sejak dari rumah hingga di TPS. Selain itu, KPU juga ingin pemilih dapat disediakan masker, sabun pencuci tangan cair, dan gentong air pada setiap TPS. KPU ingin menerapkan aturan dilarang bersalaman, dilarang berdekatan guna mematuhi physical distancing. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, KPU sudah cukup siap menyelenggarakan Pilkada 2020. Jika menilik sisi kesiapan secara kelembagaan, kata dia, maka tingkat kesiapan KPU sudah mencapai 80 persen.  “Itu ada beberapa indikator. Pertama kesiapan regulasi atau aspek kerangka hukum untuk menyelenggarakan Pilkada 2020. UU sudah siap. Peraturan KPU juga sudah siap,” kata Hasyim, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Menurut dia, lembaga atau unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada pun sudah dibentuk. Mulai dari pusat hingga kecamatan. “Penyelenggara pemilu dalam arti personel di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota termasuk badan ad hoc apakah sudah siap,” ujar Hasyim. Hanya saja, Hasyim mengatakan petugas untuk melakukan pemutakhiran data serta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS  memang belum direkrut.  “Untuk petugas pemutakhiran data pemilih belum direkrut. Anggota KPPS juga belum direkrut. Jadi dari segi kelembagaan bukan dari jumlah orang  dapat dikatakan 80 persen sudah siap untuk kelembagaan tapi kalau personel yang belum ada adalah PPDP dan KPPS karena memang tahapannya belum,” kata Hasyim. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya menyatakan, penambahan anggaran Pilkada menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan saat ini. Penyelenggara pemilu, kata dia, harus menjalankan Pilkada serentak di tengah pandemi karena menjalankan perintah Perppu Nomor 2/2020. Karena itu, konsekuensi naiknya anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada harus dipenuhi oleh pemerintah. “Ini adalah dampak dari diterbitkannya Perppu 02 dimana mereka harus melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020,” tegas dia, Jumat (12/6/2020). Dia pun membandingkan antara besaran tambahan anggaran dengan besaran penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan pemerintah kepada BUMN. Padahal risiko yang harus ditanggung penyelenggara pemilu sangat besar bila pilkada dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. “Hutama Karya Rp 7,5 triliun (PMN). KPU, Bawaslu, DKPP kalah sama Hutama Karya. padahal mereka menyelenggarakan pilkada di 270 kabupaten/kota dan berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200 ribu penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol Covid-19 atau menjadi ajang uji coba,” tandasnya.

sumber: Liputan6.com dan berbagai sumber

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

SPACE IKLAN

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 34
  • Page views today : 38
  • Total visitors : 505,373
  • Total page view: 1,083,238