Connect with us
Update Now

Politik

KPU RI Ngotot Tetap Selenggarakan Pilkada Bagian I : Ngaku Siap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi?

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 116,609 kali

Ilustrasi, Pilkada di tengah pandemi dikhawatirkan sangat banyak warga yang golput (dok, radar surabaya)

BêBASbaru.com, POLITIK – Pilkada serentak 2020 memasuki babak baru. Setelah dipastikan akan digelar 9 Desember mendatang, pemerintah menggelontorkan dana melimpah agar hajatan demokrasi tersebut terjamin. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Keuangan sepakat menambah anggaran KPU RI untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 4,76 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN 2020. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan, penambahan anggaran tersebut untuk menjamin pilkada 2020 berjalan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Penambahan anggaran akan direalisasikan selama tiga tahap. Tahap pertama akan dicairkan sebesar Rp 1,02 triliun. “Menteri Keuangan berkomitmen merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,02 kepada KPU dan Bawaslu RI pada Juni 2020,” ujar Doli di gedung parlemen Senayan, Kamis (11/6/2020). Sedangkan realisasi anggaran tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 selambat-lambatnya pada 17 Juni 2020. Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyatakan, keputusan penambahan anggaran pilkada 2020 belum cukup. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan keputusan itu terimplementasi dan sesuai dengan tujuan. “Pastikan anggaran itu sampai ke daerah dan penyelenggara yang dibutuhkan, serta dapat digunakan untuk pelaksanaan pilkada. Ini yang harus dipastikan,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (12/6/2020).  Menurutnya, merealisasikan hal tersebut jelas bukan hal mudah mengingat tahapan pilkada sangat mepet dan sudah akan dimulai pada Senin 15 Juni 2020. “KPU mesti tegas, kalau kebutuhan protokol kesehatan Covid-19 belum ada, tahapannya jangan dimulai. Karena itu jadi prasyarat pilkada di tengah pandemi yang sudah diputusakan bersama,” ucapnya. Fadli menambahkan, meski anggaran dana dipastikan aman, pilkada di tengah pandemi Covid-19 mempunyai risiko tinggi. Mepetnya masa transisi dan adanya sejumlah daerah daerah yang masih belum aman dari Covid-19, membuat pilkada 2020 dibayang-bayangi pandemi. “Idealnya kalau memang jumlah korban terinfeksi di suatu daerah tinggi, rekomendasi pilkadanya jangan dilanjutkan dulu,” tukas Fadli Ramadhanil. Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Gumay menyatakan, penambahan dana pilkada menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Sebab, pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya habis. Yang perlu dilakukan saat ini, kata Hadar, adalah memastikan anggaran tersebut turun segera dan bisa digunakan untuk operasional di lapangan. Terlebih tahapan pilkada 2020 sudah dimulai Senin 15 Juni mendatang. “Ketersediaan dana yang cukup, diterima dan dapat digunakan tepat waktu, serta melalui proses yang tidak rumit menjadi hal penting,” ujar Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (12/6/2020). Mantan anggota KPU ini menyatakan, hasil keputusan Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan belum memastikan ini. Komitmen yang ada baru realisasi dana sebesar Rp 1,02 triliun yang belum dipastikan kapan akan diterima. Demikian juga untuk jumlah sisanya. Padahal waktu mulai pilkada sudah sangat mepet. Hadar menyatakan, selama ini dana pilkada berasal dari APBD yang disepakati melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “Sekarang jika akan diturunkan dana dari APBN perlu dipastikan lancar dan aman bagi penyelenggara,” tambahnya. Satu hal yang penting penting lainnya yang harus ada saat pilkada di masa pandemi adalah tersedianya alat pengaman diri (APD) Covid-19. APD harus dipastikan siap saat hari H pilkada.  “Ketrampilan dan kedisiplinan menggunakan APD dan melalui prosedur tahapan yang diatur juga  menjadi sangat penting agar pemanfaatan menjadi efektif,” sambungnya. Menurutnya, dibutuhkan cukup waktu untuk mempersiapan semua itu. “Kalau dirasa tidak tersedia waktu cukup, sebaiknya rencana pilkada lanjutan tidak usah diteruskan tahun ini,” pungkasnya.

Sumber: Liputan6.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 97 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 54
  • Page views today : 56
  • Total visitors : 530,833
  • Total page view: 1,114,514