Connect with us
Update Now

Politik

KPK Siap Sikat Calon Kepala Daerah yang 90% Jadi Tersangka

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 233,991 kali

Pernyataan KPK kali ini benar-benar membuat heboh publik tanah air, tak tanggung-tanggung KPK menyatakan, 90% paslon yang berlagai di Pilkada serentak Tahun 2018 ini terindikasi korupsi. KPK masih merundingkan apakah akan mengumumkan para tersangka ini sekarang atau setelah pilkada, tapi ada lagi salah satu cara paling ampuh dalam mengumumkan para tersangka, yakni dengan OTT. Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri meminta agar KPK menahan diri dulu, yakni jangan memproses saat ini, tunggu setelah Pilkada serentak. Siapa-siapa orangnya, KPK tak mau bocorkan. Sebagai catatan, di daerah kita Kalsel ada 4 incumbent dan 1 incumbent Wakil Kepala Daerah yang berlaga… apakah mereka salah satu yang termasuk dari 90% tersebut??? Walahhualam…

————————————————————————————————————————– 

 

KPK benar-benar jadi momok bagi semua pejabat daerah dan juga pejabat negara, gebrakan mereka dengan OTT dan juga bukti yang lengkap, benar-benar membuat semua yang kena tak berkutik, tak peduli dari parpol mana berasal atau dari Independen sekalipun, ada fakta dan data mereka sikat. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut beberapa calon kepala daerah berpotensi kuat menjadi tersangka. Untuk benar-benar menersangkakan mereka, Agus menunggu persetujuan pimpinan KPK lainnya. KPK menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut KPK, kasus yang ditangani melibatkan penyelenggara negara yang kebetulan menjadi calon kepala daerah. “Yang diproses oleh KPK adalah penyelenggara negaranya. Jadi, posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara yang kemudian menjadi kewenangan KPK. Bahwa dia kebetulan adalah calon kepala daerah dan kebetulan punya posisi yang lain itu di luar domain kami,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3) lalu. Febri menuturkan pihaknya memahami maksud pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta proses hukum para calon kepala daerah yang diduga korupsi ditunda. Menurut KPK, inti permintaan itu yakni penegakan hukum tetap sesuai koridor yang ada agar proses pilkada berjalan dengan baik. “Saya kira itu sikapnya sama dengan sikap KPK, ya, untuk kedua posisi tersebut, pertama untuk proses hukum tentu saja KPK dibagian penindakan. Kita tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumya adalah hukum acara pidana, UU Tipikor dan UU KPK,” ujar Febri. KPK pun berharap pilkada akan berjalan dengan baik. Bagi KPK, pilkada merupakan kegiatan yang harus terbebas dari perilaku koruptif. “KPK sangat ingin proses demokrasi ini tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dalam tindak pidana korupsi,” ucap Febri. Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi. Alasannya, karena proses hukum dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara. “Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak,” kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.

 

 

. “Saya belum dapat izin dari 4 pimpinan lain. Kalau 4 pimpinan lain tidak setuju kan ya nanti dibicarakan. Nanti kolektif kolegial mungkin. Nanti akan kesepakatan bersama, apa diumumkan sebelum atau sesudah pilkada. Itu yang kita sampaikan,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/3). Tetapi, Agus kemudian mengungkap ada cara lain untuk menetapkan calon tersangka ini. Salah satunya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dia juga menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam mentersangkakan seseorang. Informasi dari PPATK menjadi salah satu bukti yang dikantongi KPK. “Jadi selalu kalau kami naikkan ke penyidikan itu dasarnya pasti kuat. Salah satunya informasi dari PPATK. Dan PPATK sudah menyampaikan kepada kami laporan hasil pemeriksaan. Kalau nggak salah 368 laporan. Hasil analisanya (KPK) 34 (terindikasi korupsi). Itu pasti akan jadi bahan kami untuk kemudian menindaklanjuti semua kasus yang ada di KPK,” tutur Agus. Sebelumnya dalam sambutan di Rakernis Bareskrim, Agus menyebut ada sejumlah calon kepala daerah di pilkada serentak yang 90 persen berpotensi menjadi tersangka. “Informasi yang kami dapatkan saat ini ada beberapa calon yang maju di Pilkada 2018 itu 90 persen lebih akan menjadi tersangka. Maksudnya beberapa orang yang 90 persen itu akan menjadi tersangka,” ujar Agus dalam Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3). Calon kepala daerah yang disebut 90 persen akan berstatus tersangka itu, menurut Agus, berada di sejumlah daerah, seperti Jawa dan di luar Jawa. Agus tak mengungkap calon yang dimaksud, namun menyebut ada yang berstatus petahana. “Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu. Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat, mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu,” ujar Agus. Agus hanya menyebut ada calon kepala daerah berstatus petahana yang kasusnya tengah ditindaklanjuti. Ada juga calon kepala daerah yang mengikuti pilkada dengan tingkatan yang lebih tinggi. “Kalau monitoring kan kita silent luas tidak hanya Jawa, di banyak tempat. Jadi mohon maaf saya enggak bisa mengungkapkan itu,” jawab Agus ditanya soal wilayah pencalonan kepala daerah yang berpotensi jadi tersangka. Agus dalam sambutan di Rakernis Bareskrim sebelumnya menyebut ada sejumlah calon kepala daerah di pilkada serentak yang 90 persen berpotensi menjadi tersangka. “Informasi yang kami dapatkan saat ini ada beberapa calon yang maju di Pilkada 2018 itu 90 persen lebih akan menjadi tersangka.

 

OTT Calon Kepala Daerah, Ketua KPK: Agar Rakyat Tak Salah Pilih

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah calon kepala daerah. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pihaknya memang intens melakukan pemantauan. “Ini sebetulnya kita sudah mempelajari juga. Karena ada beberapa calon kepala daerah yang mau ikut kompetisi di pilkada sekarang, padahal kita tahu persis yang bersangkutan tidak lama lagi akan jadi tersangka,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Agus mengatakan OTT tersebut juga menjadi pengingat agar calon kepala daerah, terutama incumbent, tidak main-main dengan dana rakyat. Dana dalam APBD, ditegaskan Agus, merupakan amanah. “Jadi yang sering polanya ini dipergunakan untuk kampanye, untuk pemenangan yang bersangkutan dalam pilkada yang akan datang,” kata Agus. Agus mengingatkan KPK telah mengantongi banyak informasi mengenai calon kepala daerah lainnya. Dia lalu menyatakan mungkin kepala daerah lainnya lainnya bisa menyusul terkena operasi KPK. “Dan tidak tertutup kemungkinan daerah lain juga bisa nambah lagi kalau mereka tidak berhenti. Jadi ini peringatan keras bagi teman-teman, terutama incumbent yang kemudian melakukan kompetisi di pilkada,” sambungnya. “Kadang bukan incumbent juga, kadang untuk mendukung pihak tertentu ada juga,” ujarnya. Terkait penindakan di masa pilkada, KPK sudah menetapkan tersangka lewat operasi tangkap tangan, antara lain cabup Jombang Nyono Suharli Wihandoko, cagub NTT Marianus Sae, cabup Subang Imas Aryumningsih, serta cagub Lampung Mustafa. Terakhir, KPK mengamankan cagub Sultra Asrun. Asrun sebelumnya menjabat Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Dia diamankan bersama anaknya, Adriatma Dwi Putra (ADP), yang juga Wali Kota Kendari saat ini.

 

Bawaslu Siap Gerak Bila Ada Politik Uang

Sejumlah para calon yang akan berlaga di Pilkada serentak 2018, yang kebetulan sedang menjabat sebagai kepala daerah, kena cokok KPK. Mereka kini menjadi tersangka korupsi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bakal bergerak mengawasi bila ada indikasi politik uang terkait Pemilu yang dilakukan para calon. Ketua Bawaslu, Abhan, menjelaskan kepada detikcom, sejauh ini kasus yang ditangani jelas merupakan ranah KPK yakni terkait pidana korupsi. Belum ada kasus yang masuk ke ranah pidana pemilihan. Namun bila ada dugaan politik uang, maka Bawaslu akan turut beraksi mengawasi. “Bila ada tindakan yang diduga money politics, kami bisa melakukan tindakan,” kata Abhan. Ada istilah politik uang yang terstruktur sistematis dan masif (TSM), ada pula politik uang yang tidak tergolong TSM. Kedua jenis politik uang tetap bisa diawasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Money politics yang dilakukan pasangan calon itu bisa ditindak dengan dua metode, pertama pidana dan kedua akan dilakukan tindakan secara adminsitratif, yang administratif ini sanksinya berat bisa diskualifikasi,” kata Abhan. Bila terbukti ada calon yang melakukan politik uang, maka calon tersebut bisa gugur dan tidak ikut Pilkada. Namun untuk membuktikan calon tersebut melakukan politik uang, perlu status hukum yang inkrah (berkekuatan hukum tetap). Bila masih berstatus tersangka, maka calon tersebut masih bisa mengikuti kontestasi Pilkada. “Kalau tersangka pidana suap misalnya, maka masih sah sebagai calon. Kalau sudah inkrah, sudah terpidana, maka baru bisa gugur keikutsertaannya,” kata Abhan. Bawaslu mengupayakan sosialisasi kepada para calon dan juga masyarakat supaya menghindari politik uang, yakni agar semuanya paham bahwa ancaman pidana politik uang bisa dikenakan kepada pihak pemberi sekaligus pihak penerima. “Misalnya, timses memberi ke pihak tertentu, ke masyarakat, maka kedua pihak itu bisa kena pidana,” ujarnya. Lebih lanjut, masyarakat diajaknya sadar bahwa embrio dari korupsi adalah politik transaksional. Maka janganlah tergoda dengan politik uang, kalau tergoda bisa-bisa lima tahun mendatang bakal tak ada manfaatnya bagi daerah yang dipimpin si calon culas, siapapun itu. “Pejabat terpilih yang korupsi ya musababnya karena proses demokrasi yang dicederai politik transaksional,” kata dia. KPK memang berharap tak ada lagi kepala daerah yang maju Pilkada kena OTT. Semua perlu sadar bahwa menerima sumbangan, hadiah, dan janji terkait kewenangan mereka adalah hal yang tak boleh dilakukan. Terakhir ada Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang menjadi tersangka kasus suap usai kena cokok KPK. Mustafa juga menjadi calon yang maju di Pilgub Lampung. Namun KPK belum menemukan indikasi politik uang dalam kasus yang membelit Mustafa kini. Mustafa diduga mengarahkan suap demi mendapat duit pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 300 miliar. “Apakah ada atau tidak ada kepentingan (kampanye) di balik pinjaman Rp 300 miliar tersebut, sampai saat ini kami belum mengidentifikasi sejauh itu. Tentu penyidik harus fokus terlebih dulu rangkaian peristiwa pemberian suapnya, setelah ini sudah bisa kita pastikan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Jumat lalu. ê

Sumber: detiknews.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 80 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 303
  • Page views today : 328
  • Total visitors : 546,024
  • Total page view: 1,131,241