Connect with us
Update Now

Post

Kebijakan Pemerintah Bikin Rakyat Menjerit! Sanksi Menanti Buat yang Nunggak BPJS Kesehatan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 131,620 kali

Post – Defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp 32 triliun hingga akhir 2019. Hal ini dipicu oleh banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh peserta mandiri pada kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja non informal. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan Pemerintah tengah menyiapkan sanksi berat bagi peserta yang terbukti menunggak pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan. Menurut Mardiasmo, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia merupakan gotong royong. Artinya, setiap iuran peserta akan dimanfaatkan bagi peserta yang terkena musibah sakit. “Ini asuransi sosial. Orang kaya bantu orang miskin. Orang sehat harus bantu yang sedang sakit. Kalau orang kaya sudah nikmati BPJS dan tidak mau bayar premi lagi, ya ini harus ada punishment,” tegas Mardiasmo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Mardiasmo mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi para peserta yang terbukti menunggak iuran. Salah satu yang akan dilakukan adalah tidak bisa mengakses layanan publik. “Dia kalau nggak bayar pajak, nikmati asuransi BPJS yang dari negara juga. Kan double negara rugi. Dia nggak bayar pajak, dia nikmati ini. Kalau dia bayar pajak, baik, ya sudah saatnya kita berikan haknya dalam bentuk perbaikan pelayanan,” kata dia. Bentuk sanksi ini, dikatakan Mardiasmo nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden (Inpres). Dia pun masih optimistis bahwa beleid tersebut masih bisa terbit pada tahun 2019. Sebab, pihak Kementerian Koordinator Bidang PMK sudah menyiapkan rancangan aturannya. Hingga saat ini pihak Pemerintah masih melakukan cleansing data yang tujuannya mendata ulang kepesertaan khususnya pada kelompok PBPU yang selama ini dianggap sebagai penyebab utama BPJS Kesehatan defisit. Cleansing data dilakukan lintas kementerian/lembaga (K/L) mulai dari Kemendagri, Kemensos, BPJS Kesehatan maupun Kementerian Keuangan. “Kalau kita ya sebaiknya ada efek jera lah ya. Kalau dia katakanlah dia sudah melayani kesehatan, terus dia nggak bayar premi. Waktu dia hidupkan lagi premi, ya jangan langsung dilayani, ada time lag supaya ada punishment toh,” ujarnya. “Oh tidak semudah itu. Kalau nggak begitu, gampang saja ndak bayar. Orang pas sakit, pas kena musibah, saya bayar deh, saya bayari langsung. kan no premi no njaluk service (minta servis),” tambah dia.
Sumber: detik.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 37 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

36 − 31 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 292
  • Page views today : 323
  • Total visitors : 532,717
  • Total page view: 1,116,631