Connect with us
Update Now

Headline

Kasus Dangdutan di Tegal: LSM Minta Kapolda dan Kapolres Juga di Copot, Jangan Hanya Kapolsek

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 128,328 kali

Acara dangdutan yang di gelar oknum Waket DPRD Tegal menimbulkan korban, Kapolsek di copot (dok, tribunnews.com)

BêBASbaru.com, INVESTIGASI – Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Omah Publik meminta Mabes Polri tak hanya berhenti pada level Kapolsek terkait kasus dangdutan di Tegal. Pihak Polres Tegal dan Polda Jawa Tengah pun mesti diperiksa terkait komitmen mencegah penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo menggelar dangdutan yang videonya menjadi viral di media sosial. Buntutnya, Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam hal izin acara.

Koordinator Omah Publik Nanang Setyono menjelaskan pihak Polsek biasanya hanya memberikan rekomendasi terkait keramaian. Sementara, perizinan biasanya dikeluarkan oleh Polres dan Polda, terutama bila acara melibatkan artis nasional.

“Kami kira harus dievaluasi menyeluruh. Jangan sampai hanya berhenti di pencopotan Kapolsek Tegal Selatan. Itu Kapolresta dan Kapolda juga dievaluasi. Istilahnya waskat, pengawasan melekat,” ujar dia, Minggu (27/9).

“Polsek selama ini sifatnya hanya rekomendasi. Jadi Mabes Polri harus evaluasi Polres dan Polda-nya juga, bagaimana komitmennya dalam menangani pencegahan Covid-19,” lanjut Nanang.

Nanang menambahkan kasus keramaian seperti acara dangdutan di Tegal yang mengabaikan protokol kesehatan harus diusut serius dan tuntas agar memicu efek jera bagi masyarakat, tak terkecuali pejabat.

Lihat juga: Buntut Panjang Manggung Rhoma Irama di Acara Sunatan di Bogor

“Proses hukumnya harus tegas supaya untuk pembelajaran buat semua, ya untuk masyarakat, ya untuk pejabat”, tambah Nanang.

Sementara itu, Polda Jawa Tengah masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baik anggota Polri, masyarakat hingga pejabat yang menggelar acara dangdutan pada Rabu (23/9) lalu. Pasalnya, kegiatan tersebut dimungkinkan bisa menyebarkan dan menjadi klaster baru Covid-19.

“Polisi telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi atas kejadian Rabu kemarin. Yang anggota Polri, masih kita lakukan pemeriksaan di Propam”, ungkap Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar Fitriana.

Dalam menangani kasus tersebut, pihak Kepolisian akan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal 4,5 bulan penjara dan atau pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara.

Sumber: CNN Indonesia.com dan berbagai sumber (dengan judul: Kasus Dangdutan di Tegal, LSM Minta Tak Berhenti di Kapolsek)

Berita ini sudah dilihat 164 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 243
  • Page views today : 272
  • Total visitors : 532,250
  • Total page view: 1,116,108