Connect with us
Update Now

Politik

Kambing Hitamkan Kadrun dan HTI, PA 212 Klaim Neo PKI Bangkit Minta Poyuono Dipecat

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 116,682 kali

Arif Pouyono diminta Fadli Zon balik saja ke PDIP, gara-gara tuding kadrun dan HTI (dok, jogjainside)

BêBASbaru.com, POLITIK – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif meminta Partai Gerindra memecat Arif Poyuono (AP) usai melontarkan pernyataan kontroversial soal isu PKI mainan kadrun. “Gerindra wajib pecat Poyuono,” kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6). Diketahui, kadrun merupakan akronim kadal gurun yang kerap disematkan kepada kelompok Islam kanan yang sebagiannya menyatakan dukungan pada khilafah dalam bentuk-bentuk tertentu. Slamet meyakini gerakan neo-PKI telah digerakkan usai reformasi pada 1998. Gerakan itu saat ini telah masuk ke barisan pemerintahan dan parlemen, klaim Slamet. “Kita sudah lama dan mengumpulkan indikasi-indikasi kebangkitan Neo PKI,” klaimnya. “Mereka mulai berani berusaha masuk dalam ketatanegaraan, baik melalui munculnya BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) dan sekarang menginisiasi RUU HIP yang sangat membahayakan Pancasila,” imbuh dia, tanpa merinci bukti nyata keberadaan neo-PKI lebih lanjut. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut isu PKI dibuat untuk menjatuhkan Jokowi. “Enggak ada [PKI]. Itu cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi. Yang selalu dituduh apapun, dia seakan-akan ada hubungannya sama PKI,” ujar Poyuono menjawab pertanyaan isu kebangkitan PKI. Pernyataan itu menuai kritik di media sosial. Bahkan tagar #TenggelamkanGerindra sempat muncul di Twitter. DPP Partai Gerindra pun berencana menyanksi Poyuono. “Terkait statement Bapak Arief Poyuono yang belakangan ini beredar. Saya perlu tegaskan bahwa statement tersebut sama sekali tidak mewakili Partai Gerindra dan tidak mengatasnamakan Gerindra,” kata dia melalui video yang diunggah di akun Twitter resmi miliknya @Habiburokhman, Rabu (17/6). Menanggapi itu, Poyuno menyebut pernyataannya itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Statusnya sebagai pengurus partai pun tetap melekat. “Indonesia itu negara demokratis setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Dan dijamin oleh konstitusi kita,” tutur Poyuono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/6). Diketahui, isu komunisme dan PKI kerap dihidupkan kalangan tertentu di momen-momen krusial, seperti di era Pemilu. Kini, isu itu kembali hidup di masa pandemi Virus Corona dan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai isu komunisme yang terus dihidupkan setiap tahun tak relevan lagi. Sebab, komunisme, terutama PKI, sudah tak lagi berkembang di Indonesia. “Faktanya tidak mungkin PKI berkembang, wong sudah ditetapkan sebagai masa lalu. Dan, beberapa negara di dunia komunisme bukan pilihan ideologi mereka lagi,” kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, pada Senin (1/10/2019). Arie mengatakan masyarakat harus lebih mewaspadai elite-elite politik lama yang berupaya memanfaatkan isu identitas seperti kebangkitan komunisme untuk mencapai kepentingan politiknya. “Jadi itu yang mesti diperhatikan, bukan reproduksi hantu PKI-nya, itu kan reproduksi [kelompok-kelompok bekas] Orba,” kata dia. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menganggap isu PKI bakal terus ‘ditunggangi’ kelompok tertentu tiap tahunnya jika pemerintah belum mampu mengungkap kebenaran di balik tragedi 1965.

Sumber: cnn Indonesia.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 157 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 63
  • Page views today : 65
  • Total visitors : 530,842
  • Total page view: 1,114,523