Connect with us
Update Now

Headline

Kalideskop 2020 Bagian 5: Awalnya Berbayar, Belakangan Vaksin Korona di Gratiskan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 428,395 kali

Awalnya ingin berbayar, tapi belakangan di gratiskan Jokowi (dok, prambors FM)

BệBASbaru.com, INVESTIGASI – Angin segar vaksin Covid-19 mulai terasa sejak Juli 2020 lalu. Saat itu, Sinovac mengumumkan akan melakukan uji klinis vaksin Covid-19 tahap tiga.

Indonesia menjadi salah satu negara yang akan melakukan uji klinis fase III vaksin Covid-19 asal Sinovac tersebut. Uji klinis dilakukan bersama PT Biofarma di Universitas Padjajaran sejak Agustus lalu di Kota Bandung, Jawa Barat.

Hasil uji klinis  akan menentukan keluar atau tidaknya izindari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Sementara hasil uji klinis belum keluar pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China pada 6 Desember lalu. Sambil menunggu izin BPOM, 1,2 juta vaksin itu disimpan dulu di Biofarma.

Pada 3 Desember 2020, Menteri Kesehatan Terawan A Putranto meneken Pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/99860/2020 soal penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Dalam Kepmenkes itu ditetapkan enam vaksin Covid-19 yang dipakai di Indonesia. Terawan juga mengatur dua skema vaksinasi yakni disubsidi pemerintah yang dikoordinasikan menkes, dan skema mandiri yang tanggung jawabnya berada di tangan Menteri BUMN.

Kemudian dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR pada 10 Desember lalu, Terawan menyatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 107 juta orang penduduk Indonesia berdasarkan perhitungan 67 persen dari 160 juta orang penduduk yang berada di rentang usia 18-59 tahun.

“Program vaksinasi Covid-19 sebanyak 107 juta orang. Di mana 75 juta orang pada skema mandiri dan 32 juta orang skema program pemerintah,” kata Terawan dalam rapat kerja tersebut.

Belakangan, rencana vaksinasi covid-19 mandiri atau berbayar itu mengundang polemik. Dari epidemiolog, ahli kesehatan, aktivis hukum, hingga wakil rakyat di kompleks parlemen Senayan mengkritik rencana skema mandiri tersebut.

Akhirnya, pada 16 Desember 2020, Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dilaksanakan secara gratis. Oleh karena itu, dia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan realokasi anggaran guna ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut.

“Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi.

Pada Perpres 99/2020 yang diteken Jokowi pada 5 Oktober 2020 ditegaskan pada pasal 13 bahwa pelaksana vaksinasi Covid-19 adalah Kemenkes, kemudian dalam pelaksanaannya yakni pada pasal 14 kementerian itu dapat bekerja sama dengan sektor lain untuk dukungan dalam pemberian vaksin.

Dukungan itu yakni penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpan vaksin, keamanan, sosialisasi, serta penggerakan masyarakat.

Sumber: CNN Indonesia dan berbagai sumber yang di olah

Berita ini sudah dilihat 142 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA