Connect with us
Update Now

Headline

Kalideskop 2020 Bagian 2: Sesumbar Berujung Gagap Covid

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 411,781 kali

Saat diumumkan wabah korona di awal tahun, masker sempat langka (dok, detikfinance)

BệBASbaru.com, INVESTIGASI – Sesumbar para anak buah Jokowi berujung kacau balau penanganan Covid. Ketika kasus pertama diumumkan Presiden pada 2 Maret, sontak terjadi kelangkaan masker hingga cairan desinfektan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Harga tak terkendali, sehingga warga sulit mendapatkan barang vital tersebut.

Langkah penanganan Covid-19 mulai terlihat serius setelah Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena Covid-19 pada 31 Maret 2020.

Jokowi juga meneken Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Aturan lain adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Jokowi juga menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dengan meneken Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi koordinator nasional dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Gugus Tugas ini kemudian diganti menjadi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020 yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo. Satgas ini menjadi bagian dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dibentuk lewat Perpres 82/2020.

Komite tersebut dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi sebagai wakil ketua adalah enam pembantu presiden lain yakni Menkes Terawan, Menkeu Sri Mulyani, Menko Marves Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta Mendagri Tito Karnavian. Sebagai ketua pelaksana KPC-PEN ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Selanjutnya, Jokowi menekan Perpres Nomor 99 tahun 2020 pada 5 Oktober 2020 soal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pada Perpres itu ditekankan pengadaan diberi tugas kepada Menteri BUMN dengan memerhatikan kriteria dan penetapan vaksin dari Menkes. Sementara pelaksanaan vaksinasi dilakukan Kemenkes.

Selain membatasi pergerakan orang, pemerintah juga mengimbau sistem work from home atau kerja dari rumah untuk kegiatan perkantoran. Beragam bantuan digelontorkan di masa pandemi Covid-19 demi menunjang berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat. Mulai dari bantuan Prakerja, subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta, hingga bansos corona.

Belakangan, bansos Covid ini menjadi masalah karena Menteri Sosial Juliari Batubara diduga memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri. Juliari telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2020.

Sumber: CNN Indonesia.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 150 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip