Connect with us
Update Now

Headline

KALEIDOSKOP 2020 Bag II : Aksi Puluhan Ribu Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RUU Ciptaker

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 468,779 kali

Sepanjang Tahun 2020, aksi massa berlangsung besar-besaran tolak RUU KPK dan RUU Ciptaker (dok, DW)

BệBASbaru.com, INVESTIGASI – Sebulan usai pemerintah mengumumkan kasus pasien pertama Covid-19, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan Surat Telegram berupa penanganan Polri selama wabah pandemi Covid-19.

Salah satu instruksi dalam surat tersebut, Idham memerintahkan jajarannya untuk tak segan menangkap pihak yang menyebarkan informasi palsu atau hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020. “(Serta) Penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah,” demikian salah satu instruksi dalam surat tersebut.

Buntutnya, kurang dari seminggu usai surat itu diterbitkan, polisi menetapkan 81 orang sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait penanganan virus corona (Covid-19). Surat telegram tersebut banyak menuai kecaman, di antaranya dari Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono. Dia meminta agar Polri mengevaluasi penerbitan surat itu.

“Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk “mempolisikan” warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara,” ujar SBY dalam tulisan artikelnya yang diunggah ke akun Facebook, Rabu, (8/4) siang.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono kala itu menyebut penegakan hukum terhadap kasus penghinaan terhadap penguasa selama masa pandemi corona ditujukan sebagai acuan bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Menurutnya, penerapan pasal tersebut nantinya dapat dikaji ulang tergantung dengan unsur pidana dari kasus tersebut. “Itu kan acuan saja untuk anggota reskrim (reserse kriminal),” kata Argo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/4).

10 Oktober: 5.918 Massa Aksi Tolak Omnibus Law Ditangkap

Gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbuntut pada penangkapan terhadap 5.918 peserta aksi, yang terdiri dari buruh, pelajar, maupun mahasiswa.

Sejatinya, demonstrasi telah berlangsung sejak akhir Januari, kala DPR mulai membahas RUU tersebut usai diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Demo yang dimotori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menolak sejumlah pasal dalam UU Ciptaker yang dinilai merugikan buruh, seperti penghapusan pesangon, jaminan sosial, dan hak tenaga asing.

“Dalam aksi berujung anarkis, Polri menangkap 5.918 orang,” kata Argo Yuwono dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Dari ribuan peserta aksi, sebanyak 240 orang dinaikkan status ke tahap penyidikan. Kemudian, 153 orang masih dalam proses pemeriksaan, 87 orang sudah dilakukan penahanan. Dalam aksi yang dilakukan secara maraton itu mencapai puncaknya pada 8 Oktober. Istana Presiden di Jakarta dikepung oleh puluhan ribu orang massa aksi. Demo berujung ricuh dan perusakan sejumlah fasilitas, utamanya halte busway dan pos polisi di sekitar jalan MH. Thamrin, Simpang Harmoni, dan Tugu Tani. Aksi bermula setelah DPR yang disebut secara diam-diam mengetuk palu pengesahan RUU Omnibus Law pada 5 Oktober.

9-15 Oktober: Penangkapan 8 Aktivis KAMI

Polisi menangkap delapan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta dalam rentang waktu 9-15 Oktober usai rangkaian demo pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker.

Empat orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara yakni, Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan Khairi Amri. Nama terakhir merupakan Ketua KAMI Medan. Sedangkan empat orang lain yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida.

Anton, Syahganda dan Jumhur merupakan petinggi KAMI. Anton adalah deklarator, sementara Syahganda dan Jumhur merupakan Komite Eksekutif KAMI. Polri menetapkan tiga anggota Komite Eksekutif Koalisi KAMI sebagai tersangka.

Hingga beberapa hari usai penangkapan, polisi belum merinci kasus yang menjerat delapan orang tersebut. Namun, umumnya, mereka disangkakan pasal ujaran kebencian lewat Pasal 45 A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sepanjang 2020, KontraS menyebut pemerintah seolah menganggap wajar segala bentuk ancaman terhadap masyarakat yang memiliki kontra narasi terhadap pemerintah. Di sisi lain, kata dia, pemerintah tak pernah memiliki parameter yang jelas dalam menindak kritik-kritik tersebut. “Dari semua peristiwa itu tidak ada evaluasi dari negara untuk mengoreksi apa yang telah dilakukannya,” katanya.

Sumber: tempo.co dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 320 kali