Connect with us
Update Now

Headline

KALEIDOSKOP 2020 Bag I: Kasus HAM Rezim Jokowi Sepanjang 2020 Memprihatinkan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 424,426 kali

Penembakan 6 Laskar FPI oleh aparat kepolisian menjadi trending dunia (dok, detiknews.com)

BệBASbaru.com, INVESTIGASI – Rekam jejak demokrasi dan kebebasan sipil sepanjang 2020 banyak diwarnai tindakan represif aparat terhadap masyarakat dan penggunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Represifitas aparat utamanya kerap terjadi dalam gelombang aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan pelajar yang menolak pengesahan UU Omnibus Law. Sementara, penangkapan atas dugaan ujaran kebencian atau Pasal 28 UU ITE beberapa kali terjadi terhadap kelompok oposisi pemerintah.

Wakil Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyebut 2020 bahkan lebih suram dari tahun sebelumnya. Saat ditanya mengenai hal positif soal kebebasan sipil sepanjang 2020 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rivan bilang pemerintah hanya konsisten dalam kekeliruannya.

“Positifnya dia terus konsisten di jalan yang tidak benar… Praktis jadinya tidak ada. Itu, untuk isu demokrasi dan isu kebebasan sipil,” kata Rivan lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/12) malam.

Catatan soal HAM dan kebebasan sipil yang mewarnai sepanjang 2020 dibuka dengan pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebut penembakan aktivis dalam Tragedi Semanggi I dan II 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Pernyataan itu diungkapkan Burhanuddin berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR yang menyatakan dua kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. “Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Burhanuddin saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/1).

Belakangan pernyataan itu menuai kecaman, terutama dari keluarga korban. Mereka kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 12 Mei. Meski Burhanuddin ngotot dengan pernyataannya.

“Pernyataan Jaksa Agung menyebabkan keluarga korban sebagai para penggugat mengalami kerugian langsung,” sebagaimana dikutip dari situs Amnesty Internasional Indonesia (AII).

Proses persidangan berjalan hingga enam bulan. PTUN kemudian memutus Burhanuddin telah melawan hukum. Sebagai pihak tergugat, Burhanuddin juga diminta membuat pernyataan lagi dalam forum yang sama terkait kebenaran kedua kasus itu. Burhanuddin kemudian mengajukan banding pada 11 Mei.

 

Sumber: tempo.co dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 244 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA