Connect with us
Update Now

Hulu Sungai Selatan

Horor Korona di HSS: Denda Rp250 Ribu Berlaku Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 114,291 kali

Bupati HSS, Drs H Fikry saat melepas pasien yang sembuh Covid-19 (dok, prokal.co)

BêBASbaru.com, HULU SUNGAI SELATAN– Bupati  Hulu Sungai Selatan,  Achmad Fikry menandatangani Perbup Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Perbup  baru tersebut menyesuaikan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 4 tahun 2020.  “Ada sanksi administrative yang akan dikenakan kepada masyarakat, yaitu  berupa denda  paling tinggi Rp 250.000 dan paling rendah Rp 50.000. Sanksi administrative lainnya, setiap pelanggar  akan difoto wajah serta KTP nya. Tujuanya,  untuk melihat apakah yang bersangkutan melakukan kesalahan berulang,  seperti unsur kesengajaan,” kata Fikry kepada banjarmasinpost.co.id. Kepada masyarakat dijelaskan,sanksi administratif diberlakukan di posisi terakhir. Diharapkan,  tidak ada masyarakat yang kena sanksi, baik sanksi sosial maupun administratif. “Saya mohon  kepada masyarakat untk mematuhi Perbup ini. Semua demi kepentingan bersama, bukan untuk pemerintah dan bukan hanya untuk masyarakat. Kita semua harus memtuskan mata rantai covid-19 di HSS,”katanya. Sebagaimana disebutkan dalam Perbup, bab III pasal 3, subjek pengaturan adalah perorangan dengan melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, adalah pelaku usaha yang wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4m bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Subjek lainnya, pengelola, penyeleggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, yang waji menyiapkan sarana dan prasaran bagi karyawan dan pengujung yang datang. Mengenai saksi, bagi pelanggar penerapan protokol kesehatan, dilakukan secara bertahap. Dimulai teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, menjadi juri kampanye pencegahan covid 19 di uka umum atau denda Rp 50 sampai Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pelakuk usaha ,pengelola, penyelenggara maupun penanggungjawan  tempat dan fasilitas umum, juga dimulai teguran lisan atau tertulis, denda administrative Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu, penghentian sementara operasional usaha, atau pencabutan izin usaha.  Adapun pelanggar perorangam yang dikenai sanksi kerja sosial bakal dipakaikan baju rompi  sebagai bukti dia pelangar protokol kesehatan. Penentuan sanksi sendiri dilakukan Satpol PP dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD)  lain berdasarkan kewenangannya. Pelaku yang dikenakan sanksi bakal didata dan difoto selanjutnya disampaikan ke POlres HSS. Penerapan sanksi pun berkoordinasi dengan Polres HSS dan Kodim 1003 Kandangan serta Ketua Gugus Tugas Daerah/Satuan Tugs daerah (istilah lain pihak yang menangai Covid-19 di daerah).

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul Pelanggar Protokol Covid di Kandangan Diancam Denda Rp 250 Ribu)

Berita ini sudah dilihat 87 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 344
  • Page views today : 381
  • Total visitors : 530,300
  • Total page view: 1,113,900