Connect with us
Update Now

Banjarmasin

Gubernur Tak Lagi Keluarkan IUP Batu Bara, Karena Diambil Alih Ditarik ke Pusat

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 123,676 kali

IUP kini diambil alih pemerintah pusat, semakin jadi penonton warga Banua, hancur hutan (dok, media indonesia)

BêBASbaru.com, BANJARMASIN – Ketika kewenangan diambil alih Propinsi terkait Izin Usaha Pertambangan Tahun 2017, banyak Bupati se Indonesia mengeluh, pasti dengan alasan beragam.

Kini perkembangan saat ini, Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang disahkan 11 Mei lalu, kewenangan itu beralih lagi menjadi kewenangan pusat.

Ke depan, jika aturan itu diterapkan, maka pusat akan mengurusi IUP dan Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Perubahan terhadap kewenangan perizinan pertambangan Batu Bara berupa IUP ditarik ke pusat ini, sudah diketahui Pemprov Kalsel.

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Nafarin, kepada Banjarmasinpost.co.id.

“UU Minerba yang baru ini ada satu klausul, semua izin yang terkait sektor tambang, ditangani pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (24/9/2020).

Selain itu juga ada lagi edaran minerba, bahwa kepada pemerintah provinsi agar tidak menerbitkan IUP baru. Hanya boleh, perpanjangan izin baru saja.

“Ini termasuk galian C juga, hanya perpanjangan izin dan tidak boleh dikeluarkan izin baru,” kata Nafarin.

Meskipun ada satu pasal, ujar Nafarin, pemerintah pusat bisa mendelagasikan ke pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, terkait kewenangan perizinan ini. “Cuma kita masih tidak tahu apakah yang akan didelegasikan atau tidak. Nah ini masih akan kami tunggu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri ESDM Nya,” kata dia.

Dijelaskan Nafarin, bahwa dalam surat itu pemerintah diberiwaktu selama enam bulan. “Mulai dari Juli, dan Desember akan habis dan sudah siap dilimpahkan,” sebutnya.

Sampai sekarang belum ada aturan turunannya, karena ini nanti pasti akan beeimbau tata kelola dan segmentasi pengawasannya di lapangan.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto, melalui Kabid Mineral dan Batu Bara, Gunawan Hardjito, sebelumnya juga sudah mengetahui dan dijelaskan bahwa aturan pemindahan kewenangan perizinan akan IUP Batu Bara ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Ya, ke depan, kami tidak berwenang lagi. Konsekuensinya, mereka (pusat) yang mengawasi di seluruh Indonesia. Iya mudah-mudahan pengelolaan jadi lebih baik,” tandas Gunawan Hardjito.

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul: Kewenangan IUP Batu Barat Ditarik ke Pusat, Kalsel Tunggu Aturan Teknis)

Berita ini sudah dilihat 84 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 214
  • Page views today : 256
  • Total visitors : 531,801
  • Total page view: 1,115,611