Connect with us
Update Now

Headline

Ekonomi RI Babak Belur Dihantam Corona Bagian II: Utang RI Sampai Mei 2020 Rp5.258,57 triliun

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 114,817 kali

Utang RI sudah lebih 5 ribu Trilyun sampai Mei 2020 ini (dok, katadata)

BêBASbaru.com, NASIONAL – Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menyebutkan total realisasinya hingga akhir Mei 2020 telah mencapai Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp 2.613,8 triliun. Besaran realisasi ini, kata Menkeu, turun 1,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai Rp 855,9 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dari realisasi April 2018 dan 37,1 persen dari pagu APBN. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 78,85 triliun atau tumbuh 30,71 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sementara itu, berbagai belanja yang tidak terkait penanganan Covid-19 pada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan penghematan/tertunda pelaksanaannya. “Belanja pemerintah yang sudah refocusing dan realokasi bisa jadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan,” kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, Selasa (16/6/2020). Adapun rincian yang dipaparkan Sri Mulyani, antara lain, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 537,3 triliun atau tumbuh 1,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp 530,8 triliun dan 29 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp 1.851,1 triliun. Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 306,6 triliun yang terkontraksi hingga 5,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 325,1 triliun. Namun demikian, jumlah ini telah mencapai 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 762,7 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja K/L sebesar Rp 270,4 triliun yang terkontraksi 6,2 persen dibanding Mei 2019. “Belanja K/L turun karena refocusing, belanja pegawai terkontraksi 4,2 persen sedangkan bansos naik 30,7 persen. Ini upaya kita untuk berikan bantalan sosial akibat berbagai tekanan ekonomi dan terjadinya PHK atau orang dirumahkan,” jelas Sri Mulyani.

Posisi Utang

Di sisi lain, posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 32,09 persen. Dalam keterangan resmi APBN KiTa edisi Juni 2020, dijelaskan bahwa peningkatan utang pemerintah disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat wabah Covid-19. Seperti masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi nasional. Secara rinci, utang pemerintah ini terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 84,49 persen. Hingga akhir Mei 2020, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 4.442,90 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (Valas). Dalam rilis tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 3.248,23 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.650,69 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 597,54 triliun. Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.194,67 triliun dengan rincian sebagai berikut SUN sebesar Rp 970,73 triliun dan SBSN senilai Rp 223,94 triliun. Dipaparkan pula, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 15,51 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga 31 Mei 2020 sebesar Rp 815,66 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebesar Rp 9,94 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 805,72 triliun. Untuk pinjaman luar negeri, terdiri dari pinjaman Bilateral Rp 316,68 triliun, pinjaman Multilateral Rp 446,69 triliun dan Pinjaman Commercial Banks Rp 42,35 triliun. Pada bulan Mei 2020, Pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dengan skema khusus countercyclical support facility. Sesuai dengan namanya, pinjaman tersebutdiberikan sebagai bantuan pembiayaan di tengah pandemi untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah diakui oleh ADB, khususnya untuk membantu masyarakat miskin, rentan danjuga perempuan. Selanjutnya, Pemerintah juga sedang menjajaki tambahan pembiayaan dari beberapa lembaga lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang kesemuanya masih dalam proses negosiasi. Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan tambahan pembiayaan dengan meningkatkan porsi penerbitan SBN baik melalui lelang reguler dan lelang tambahan (Green Shoe Option), private placement, SBN dalam denominasi Valas, dan SBN Ritel. Sebagai opsi paling terakhir, dukungan Bank Indonesia sebagai the last resort dalam hal mekanisme pasar belum mampu memenuhi target pembiayaan.

Sumber: liputan6.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 82 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 77
  • Page views today : 99
  • Total visitors : 530,383
  • Total page view: 1,114,006