Connect with us
Update Now

Hulu Sungai Selatan

Dekat Dengan Kabupaten Paser-Kaltim, Bisa Picu Potensi Konflik Agraria di HSS Bila IKN Mulai Dikerjakan

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 122,181 kali

Walaupun IKN tersendat, namun kini permasalahan lahan akan jadi persoalan serius di masa depan (dok, detiknews)

BêBASbaru.com, HULU SUNGAI SELATAN – Kepala Seksi (Kasi) Infrastruktur, Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Tri Ismanto, menyampaikan pemicu sengketa atau konflik agraria kalau dilihat dari unsur administrasi pertanahan, adanya tumpang tindih penggunaan tanah dan berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah bisa jadi pemicu konflik agraria. Ia mengatakan, dahulu saat nilai tanah secara ekonomis kurang menggiurkan, namun saat ini misalnya adanya pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), sedangkan Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah gerbangnya ibukota, maka secara otomatis akan dilirik oleh investor, mengingat nilai harga tanah akan naik. “BPN membagi dua permasalahan, yaitu sengketa dan konflik, dilihat dari pengaruh perselisihan antar perseorangan, dan badan hukum atau lembaga yang dampaknya terhadap sosial politik besar atau kecil,” katanya, dalam talkshow edukasi dan perlindungan kepada masyarakat dalam mengatasi konflik agraria di HSS. Dijelaskan dia, kalau sengketa itu dampaknya kecil, hanya secara lokal saja, seperti permasalahan individu dengan individu, sedangkan konflik itu dampaknya besar, seperti badan hukum dengan masyarakat sekitar, apalagi terkait dengan perkebunan atau pertambangan.  Mengantisipasi permasalahan tersebut, maka sebidang tanah harus terdaftar memiliki sertifikat. Adanya sertifikat tersebut, secara hukum administrasi tercatat oleh negara dan tingkatannya lebih tinggi dibandingkan bidang tanah yang belum terdaftar. Pada mulanya penerbitannya ada beberapa tahapan, yaitu penetapan batas, sesuai yang ditunjuk oleh pemilik bidang tanah, dan disetujui oleh tetangga batasnya, aspek hukumnya mulai dari riwayat perolehan tanahnya, hingga akhirnya bisa diterbitkan sertifikat tersebut. “Ada beberapa tahapan tersebut, untuk memastikan bahwa bidang tanah tersebut tidak ada sengketa dan merupakan hak yang benar-benar dimiliki dikuasi oleh pemilik bidang tanah tersebut,” katanya, Selasa (30/6), di Kandangan. Adapun peran BPN dalam pencegahan konflik agraria, dengan pendataan tanah, pensertifikatan tanah dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan status dan perolehan tanahnya, sehingga ada legalitas kepemilikan tanah yang meminimalisir sengketa di depannya. Selanjutnya, BPN melaksanakan program penyertifikatan tanah ke desa-desa, sehingga masyarakt memiliki kepastian dan keamanan hukum di dalam kepemilikan tanah. Selain itu, kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lahan yang dimiliki mempunyai kejelasan status dan tidak tumpang tindih dengan orang lain.

Sumber: antaranwes.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 93 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 75
  • Page views today : 88
  • Total visitors : 531,662
  • Total page view: 1,115,443