Connect with us
Update Now

Curah

Curah: Tak Perlu Sibuk Ngurusi Parpol+Caleg Lain, Pikirkan Diri Sendiri Saja…!!!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 465,938 kali

Pemilu Legislatif Tahun 2014, saya dibikin pusing tujuh keliling setelah Timsuk saya melaporkan ada Caleg di bawah saya yang main sikut dan menjelek-jelekan saya. Tentu saja saya tak habis pikir, kok satu partai bukannya saling mendukung, malah mau menjegal. Ini sangat aneh, karena harusnya ‘musuh bersama’ itu adalag Caleg dari parpol lain, bukan di dalam internal partai…??? Ambisi tinggi ditambah kemampuan yang minimalis, kadang membuat seorang Caleg gelap mata dan tidak memperrhitungkan kemampuan diri sendiri. Untunglah kini cara penghitungan sudah berbeda dengan tahun 2014 lalu, kini menggunakan sistem saint lague murni, yakni parpol yang terbanyak memperoleh suara terbanyak yang pertama memperoleh kursi legislatif, tidak lagi menggunakan BPP (Batas Pembagi Pemilih). Sehingga memperoleh kursi lebih dari satu sangat terbuka lebar, tidak lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Di mana kadang suara gabungan parpol-caleg misalnya berjumlah 5.000 suara, paling banter dapat satu kursi, berbanding lurus dengan perolehan misalnya 2.000 (kalau kursi masih tersedia). Kini, kalau memperoleh 5.000 suara atau lebih, sudah pasti akan memperoleh 2 kursi, sedangkan yang 2.000 suara akan wasallam, alias tak akan mendapatkan kursi legislatif (simulasi kursi DPRD Kab. Tabalong). Semakin banyak suara yang diperoleh, maka semakin besar perolehan jumlah kursi legislatif yang didapat. Soal siapa yang duduk sebagai Wakil Rakyat, nomor tidak berpengaruh, karena tetap menggunakan pola suara terbanyak per Caleg. Menjadi wakil rakyat memang menjadi impian semua orang, saya sendiri pun jangankan bermimpi, ngayal aja dulu kagak berani. Apalagi saat itu sistem masih menggunakan nomor urut, kalau tidak dekat dengan ketua parpol, atau kita sendiri yang jadi ketua parpol, jangan harap bisa di calegkan di nomor urut 1 atau 2 (istilah buan Caleg dulu, daftar urut jadi). Pemilu Tahun 2009 lah ada perubahan radikal, yakni murni suara terbanyak. Akibat suara terbanyak itulah, rakyat kita beramai-ramai jadi Caleg, yang penting masuk sebagai Daftar Caleg sudah cukup, kutu loncat politik pun berlomba-lomba daftar sebagai caleg di semua parpol yang ikut pemilu. Sehingga tak aneh, banyak yang berpindah-pindah parpol, yang penting punya logistik dan nama besar di tengah warga, parpol apapun tak jadi masalah, khususnya di DPRD Kabupaten/Kota-Propinsi. Sedangkan di pusat, dengan dinaikannya Parlement Thresold (PT), kini semua orang mikir-mikir kalau mau nyaleg via parpol gurem, takutnya parpol tersebut tak mencapai PT yang lumayan tinggi. Bahkan tahun depan hasil-hasil lembaga survey menyebutkan, paling banyak 6 sampai 7 parpol yang lolos ke Senayan, karena PT sudah dinaikan dari 3,5% menjadi 4%. “Hanya ada 5 Parpol yang posisinya relatif aman, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan Demokrat. Sisanya hanya nasib baik saja yang bisa membuat mereka lolos ke DPR RI,” ungkap seorang peneliti dari lembaga survey independen. Harusnya dengan jumpah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan pemilih yang terdaftar mencapai 180 juta, angka 4% itu sangat mudah di capai bukan..??? Tapi, faktanya tak semudah membalikan telapak tangan, bahkan parpol sekaliber PBB dan PKPI yang tak pernah absen ikut pemilu multi partai sejak Tahun 1999 silam, selalu gagal menembus PT ini, sejak diberlakukan permanen mulai Pemilu Legislatif 2004 silam. Hanya ada 2 partai baru yang langsung lolos begitu ikut Pemilu, yakni Partai Hanura (2009) dan Partai Nasdem (2014).
Rekor milik PDIP Tahun 1999 (33%) dan Partai Demokrat (Pemilu Tahun 2009) yang menembus perolehan suara hingga 21% belum terpecahkan sampai kini. Pemenang Pemilu 1999 (PDIP 33%), Tahun 2004 (Partai Golkar 18%), Tahun 2009 (Partai Demokrat 21%) dan Tahun 2014 (PDIP 18%). Melihat fenomena pileg yang disamakan dengan pilpres, biarpun beberapa prediksi menyebutkan PDIP dan Golkar selalu urutan di atas. Namun, makin dekat pemilu, diprediksi parpol akan ter induksi dengan sendirinya, tergantung siapa Capres-Cawapres yang paling diuntungkan/memenangkan pilpres 2019. Dalam hal ini, Partai Gerindra diprediksi akan kena imbas positifnya dan bisa saja akan menggulingkan PDIP, kalau Prabowo-Sandi menang, tapi bila sebaliknya, Jokowi-Ma’ruf yang menang, maka PDIP kembali akan jadi jawaranya. Partai pengusung lainnya hanya berimbas kecil, dalam hal ini peranan para Caleg lah yang paling diharapkan, kalau Caleg habis-habisan di dapil masing-masing, maka dapat dipastikan parpolnya akan terangkat naik.
Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI, MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor.” Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi. Berikut hasil Pemilu 1955: Partai Nasional Indonesia (PNI) – 8,4 juta suara (22,3%), Masyumi – 7,9 juta suara (20,9%). Nahdlatul Ulama – 6,9 juta suara (18,4%) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) – 6,1 juta suara (16%).
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu 2 Mei 1977, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Sampai Pemilu 29 Mei 1997, Golkar selalu unggul mutlak, sebagai pemenang mayoritas. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu. Inilah cikal bakal Mega akhirnya makin naik daun dengan jargon parpol wong cilik dan jualan Bapak Proklamator, popularitas Mega makin tak terbantahkan. Kerusuhan di bulan Mei 1998 akhirnya menumbangkan rezim Orde Baru, Habibie yang naik menggantikan Soeharto lalu menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat atas desakan publik, awalnya akan diselenggarakan Tahun 2002, karena pemilu sebelumnya dilaksanakan tahun 1997. Pemilu multi partai 7 Juni Tahun 1999, hampir mirip Pemilu Tahun 1955, diikuti 48 parpol. Mega bersama PDIP nya langsung jadi jawara dengan kemenangan 33% seluruh Indonesia, PAN bersama Amien Rais nya yang dianggap paling reformis kala itu, malah hanya dapat 7% suara dan menempati urutan 5 secara nasional. Uniknya justru yang terpilih sebagai Presiden ke 4 adalah Abdurahman Wahid (Gus Dur), padahal parpolnya yakni PKB hanya memperoleh 12%, kalah dengan PDIP, Golkar (22%). Mega dapat hiburan, yakni di daulat sebagai Wapres mendampngi Gusdur, kelak Amien Rais jugalah, salah satu tokoh bersama Akbar Tanjung (Ketua DPR RI), yang menaikkan Mega sebagai Presiden ke 5, menjungkalkan Gusdur Tahun 2001, inilah sejarah politik kita, penuh dengan intrik tak jauh beda dengan intrik kerajaan jaman dulu yang juga berdarah-darah, yang akhirnya bubar. ệ
Penulis:
H. Masruddin
(Pendiri Tabloid BeBASbaru, 1 Desember 2006)
– Pemimpin Umum BeBASbaru, 2006 – 2009
– Penanggung Jawab BeBASbaru, 2009 – kini
– Pengisi tetap rubrik Curah 2006 – kini

Berita ini sudah dilihat 112 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.