Connect with us
Update Now

Curah

CURAH: Ingin Nyaleg..? Pilih Parpol Dengan Caleg Bernyali Besar…!!!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 254,669 kali

Ada anekdot, siapa bilang jadi wakil rakyat itu enak…ternyata enak bangetttttt… hehehe….begitulah menjadi anggota dewan, baik di Kabupaten/Kota, Propinsi terlebih ke Senayan (DPR RI), merupakan profesi yang sangat prestisius. Siapapun pasti ingin menjadi wakil rakyat, fasilitas, gaji dan juga derajat kita secara otomatis naik tinggi, sekaligus mampu mengontrol pemerintahan. Namun dengan adanya perubahan UU Pemilu yang disahkan DPR RI bersama pemerintah pusat Tahun 2017 lalu, sebaiknya Anda yang berminat Nyaleg, perlu melihat-lihat parpol mana yang cocok untuk dijadikan kendaraan politik. Seperti yang ditulis tabloid ini di halaman 3 (tiga) politik nasional, saya juga tentu berpikir-pikir secara serius, agar nanti saat memutuskan maju kembali sebagai Caleg, saya mesti memperhitungkan agar menang dan kembali bertahan di Graha Sakata. Kenapa begitu..? Jawabannya sederhana, perubahan UU Pemilu yang sudah disahkan DPR RI bersama pemerintah pusat tahun lalu, menambahkan pasal-pasal yang sangat krusial, terkait penghitungan jumlah suara. Intinya adalah, kalau jumlah suara sebuah parpol (gabungan suara di lambang partai dan Caleg) di satu Dapil –daerah pemilihan– misalnya 1.500 suara dengan perbandingan 5.000 suara, kalau dulu sama-sama memperoleh 1 Kursi legislatif, yang akan datang tidak sama lagi. Sekarang selain berdasarkan Batas Pembagi Pemilih (BPP = jumlah suara sah di bagi jumlah kursi), kini ditambahkan lagi dengan System Sainte Lague Murni. Suara sah setiap parpol akan di bagi dengan bilangan ganjil yakni bagi 1, bagi 3, bagi 5, bagi 7 dan seterusnya.  Jadi kalau 5.000 di bagi 1, jelas satu kursi, nah di bagi lagi 3, maka ada sisa suara 1.666, maka nambah lagi satu kursi. So… yang 1.500 suara otomatis belum dapat kursi bukan..? Nah, kalau masih ada sisa kursi, di bagi lagi 5…kalau habis..wasallam, parpol yang perolehannya suara 1.500 suara, tidak mendapatkan wakil di legislatif. Ini memang di rasa adil bagi semua parpol, tapi bagi parpol kecil yang Caleg-calegnya hanya berharap sisa hasil suara, sama dengan memupus impian mereka mendapatkan kursi. Tapi jangan lupa, parpol besar pun apabila di satu dapil Caleg nya kurang dapat suara, maka bisa saja gagal dapat kursi. Nahhh, di sinilah hebatnya para legislator Senayan, khusus suara Caleg di DPR RI, suara sah tadi di tarik ke pusat untuk kemudian di hitung kembali, beda dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang habis di bagi ke Dapil. Penentuan siapa yang duduk, tidak usah khawatir, tetap suara Caleg terbanyak yang berhak menduduki kursi legislatif, tidak berdasarkan nomor urut.  Nahh, kalau sudah paham..silahkan bagi sohib-sobih semua untuk mencaleg dan bagi kader atau non kader, perhatikan benar-benar Dapil mana yang dipilih dan siapa-siapa saja Caleg dalam satu parpol. Kalau salah memilih, maka nasib apes akan menanti, kalau jeli dan pintar, maka akan mudah mendapatkan kursi impian. Di tengah makin pragmatisnya pemilih kita, maka modal besar setiap Caleg adalah sebuah keniscayaan dan hukumnya wajib.

Saya sudah berkali-kali membahas, sistem pemilu di negara kita merupakan sistem paling rumit se dunia tapi juga paling demokratis. Kenapa rumit, karena ada beberapa kertas pilihan, mulai DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi lalu DPR RI dan DPD RI, kini ditambah lagi dengan Pilpres. Lalu cara penghitungannya juga rumit, mulai di TPS, Desa (Pemilu 2019 yang akan datang dari TPS langsung ke Kecamatan), Kecamatan, Kabupaten, Propinsi lalu ke Pusat, bayangkan jenjangnya yang panjang, jadi tak aneh suara di TPS akan berbeda dengan pengumuman di KPU Pusat. Kecurangan sangat rentan terjadi, karena suara sudah di hitung di TPS, yang di bawa hanya dokumen formulir C1, C2 dan C3, lalu dokumen B1, B2 dan B3. Uniknya pake tulis tangan lagi, bisa aja di corat coret bukan..? Inilah peran saksi yang utama, kalau saksinya tak paham, maka kecurangan bukan hal yang mustahil, yang dirugikan, selain parpol, bisa jadi para Caleg antar parpol itu sendiri, apalagi kalau selisih suara sangat tipis. Kelebihan punya kita tentu saja karena satu suara sangat menentukan, beda dengan Pemilu di AS, India, Malaysia atau Jepang dan negara-negara demokratis lainnya. Kalau saja Pemilu Presiden di AS lalu penghitunganya sama dengan kita, bukan Donald Trump yang menang, tapi Hillary Clinton, namun di sana menggunakan sistem kouta atau jatah (bahasa umum nya Perwakilan). Kelemahan kita tentu saja sangat banyak, bayangkan penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menggunakan hak pilihnya rata-rata di atas 30 juta orang (kalau 3 propinsi ini di gabung, maka 65% suara se Indonesia adanya di 3 Propinsi ini). Bandingkan dengan penduduk Kalimantan, di gabung 5 Propinsi pun, tak mampu mengalahkan Jawa Timur saja. Kalsel hanya 4 juta pemilih, Kalbar 3 juta pemilih, Kalteng 2,5 juta pemilih, Kaltim 3,5 juta pemilih dan Kaltara 700 ribu pemilih, total sekitar 13,7 juta pemilih, belum terhitung yang golput dan suara tak sah. Sehingga tak aneh, setiap Capres kita plus parpol besar, akan memfokuskan ke 3 propinsi ini dalam mendulang suara. Dan itu terbukti, PKB dan PDIP berbagi suara di Jatim, Gerindra-Golkar-PDIP dan Demokrat berbagi di Jabar, PDIP juara umum di Jateng. Jakarta malah lebih unik, dari 12 juta lebih pemilihnya, paling hanya 6 jutaan warga yang menggunakan hak pilihnya, dan pemenangnya selalu lain-lain setiap pemilu. Pemilu 1999 PDIP jawaranya, 2004 Partai Golkar jawaranya, 2009 Partai Demokrat dan Pemilu 2014, PDIP dan Partai Gerindra berbagi. Tahun depan atau 17 April 2019, diprediksi masih PDIP dan Partai Gerindra, namun tetap dikuntit dengan keras oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat serta di intai PAN dan PKS.

Selain soal Pemilu yang akan berubah drastis nanti, kini yang makin panas di bahas adalah wacana kembalinya Pilkada dipilih oleh DPRD, bukan lagi pemilihan langsung. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo lah yang pertama melontarkan wacana tersebut bersama Mendagri Tjahjo Komulu. Menurut Bamsoet, Pilkada langsung sekarang ini bukannya makin baik, malah sebaliknya, yakni semakin banyak Kepala Daerah yang tertangkap KPK, gara-gara terlibat praktik korupsi. “Biaya kampanye yang mahal, mahar politik yang juga mahal, sekaligus berbagai modus operandi lainnya, membuat seorang kepala daerah terpilih, tergoda untuk melakukan tindak korupsi, tujuannya adalah balik modal. Belum lagi uang rakyat puluhan trilyun habis hanya untuk pilkada, saya minta semua pihak mengkaji ulang wacana kembali dipilih DPRD,” tegas Bamsoet. Sebetulnya, Tahun 2014 silam, diakhir masa pemerintahan SBY, DPR RI sudah setuju wacana Pilkada kembali ke DPRD, namun Presiden SBY yang menurut Prof DR Yusril Ihza Mahendra termakan omongan Prof Mahfud MD, yang mengatakan hati-hati jebakan Batman, langsung menganulir keputusan DPR RI, dengan mengeluarkan Perppu. Kini Prof Mahfud malah yang paling bersuara kencang, agar pilkada dikembalikan saja ke DPRD, dengan alasan banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Gayung bersambut, Pemerintah melalui Kemendagri ternyata menyetujui usulan Bamsoet dan Mahfud MD, Mendagri kompak mengatakan, kembalinya pemilihan kepada DPRD akan mengurangi beban anggaran negara plus perpecahan di tengah rakyat kita. Mendagri dan Ketua DPR RI sepakat meminta kepada KPK, agar mengkaji secara serius wacana ini. KPK pun menyambut baik dan berjanji akan membantu melakukan kajian secara mendalam baik buruknya wacana tersebut. Inilah negara kita, bolak balik sebuah UU tak pernah baku, menjadikan setiap UU gampang berubah di tengah jalan. Kita tungu hasilnya…ê

Berita ini sudah dilihat 66 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 196
  • Page views today : 239
  • Total visitors : 547,671
  • Total page view: 1,133,106