Connect with us
Update Now

Investigasi

By : H. Masruddin, Pemilih Pemula Yang Tak Bisa Diarahkan….!!!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 255,257 kali

Saat melihat selembar kertas dari ber kop KPU RI, anak saya yang baru ber ultah 17 tahun langsung seneng..Aseekkk..ikutan nyoblos..,” katanya. Saya pancing, emank kamu tau siapa yang ikut kontestan Pilkada Tabalong…?? Langsung dia jawab, ga tau, tapi terserah aku milih siapa, maunya yang kayak artis Korea…nah lohh, bingung lah saya, emank ada kandidat yang mirip artis idolanya. Ada-ada saja abege jaman now, benar-benar polos dan tak ada pilihan sama sekali dan mereka memang tak mau tahu soal politik. Karena pikiran mereka hanya study dan artis idola nya. Malah mereka kadang bingung, katanya pusink kebanyakan pemilu, karena setelah pilkada, tahun depan akan ada lagi Pemilu dan Pilpres, lalu Tahun 2020 nanti akan ada lagi Pilkada Gubernur Kalsel dan 7 Kabupaten/Kota. Jeda sejenak Tahun 2021 (tapi hakul yakin saya, baliho calon Pilkada Kalsel akan berhamburan di mana-mana), maka Tahun 2022-2023 kembali Pilkada Tabalong dan 3 Kabupaten kembali panas…begitulah seterusnya. Kadada habisnya, wajar saja para abege jaman now ‘muyak’ dengan politik, apalagi kalau jiwa politik mereka memang belum ada. Dari beberapa demokrasi di dunia, hanya negara kita paling unik, yakni saban tahun selalu ada pesta demokrasi. Tentu saja memakan anggaran tak sedikit, untuk ukuran Tabalong saja hampir Rp22 Milyar, meliputi logistik pemilu, biaya pengamanan dan lain-lain, itupun di rasa sangat tidak cukup. Bayangkan hanya satu kabupaten, bagaimana dengan kabupaten dan propinsi lainnya, karena pada tahun ini ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Kalau dana itu dibangunkan jalan dan jembatan atau untuk membantu rakyat miskin dan menciptakan lapangan kerja baru, mungkin negara kita sudah sejahtera. Ironisnya, saban tahun hutang kita makin nambah, kini angkanya sudah mendekati 4000 Trilyun. Dan Presiden Jokowi pun blak-blakan mengatakan, mustahil hutang akan lunas dalam waktu singkat. Tahun depan, perlehatan Pileg dan Pilpres serentak, diperkirakan akan menelan anggaran tak sedikit lagi, yakni mencapai Rp7 Trilyun (diluar dana Pilkada serentak) bahkan bisa lebih, darimana dananya…??? Tentu saja kembali nambah utang, ini lah negara kita, lama-lama tergadai juga akhirnya, karena terlalu mendewakan demokrasi. Mana ada di negara lain seperti negara kita, ambil contoh AS atau yang paling mirip negara kita yakni India, mereka jarang-jarang pesta demokrasi yang kayak kita ngabisin duit tak sedikit ini. Yang lebih parah lag, tingkat money politik sangat luar biasa di pesta demokrasi ini, itu dimulai sejak mendapatkan dukungan dari partai politik, Independen sama saja, setali tiga uang. Istilah tak ada makan siang gratis benar-benar terjadi, sampai-sampai KPK mengatakan, politik transaksional sangat merusak pesta demokrasi di negara kita. KPK pun tak tinggal diam, paham bahwa setiap kandidat bakal butuh dana tak sedikit, terutama calon petahana, hingga melakukan berbagai cara untuk mencari modal kampanye, OTT pun makin di intensifkan. Hasilnya sudah bisa diketahui publik, puluhan calon petahana terjaring OTT KPK, tentu saja pupuslah harapan mereka mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Daerah.
Pemilu atau demokrasi paling rumit se dunia, memang hanya ada di negara kita, mana ada pesta demokrasi hampir tiap tahun, kecuali di NKRI ini. India yang memiliki jumlah penduduk lebih 1,3 Milyar jiwa, tidaklah se rumit kita dalam melaksanakan hajatan demokrasi. Di negara Dewa Dewi itu memang ada ratusan parpol, setiap kali pemilu, mereka mereka akan memilih wakil-wakilnya di Parlemen, lalu koalisi parpol akan menunjuk seorang Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan Presiden hanya simbol belaka. Pemenang pemilu nasional (hampir tak ada menang mutlak, semua parpol rata-rata koalisi), juga akan membentuk koalisi di negara-negara bagian lainnya, untuk menunjuk kepala daerah, tak perlu ada Pilkada lagi. Memang sekali pemilu di India menghabiskan dana tak sedikit juga, malah kabarnya pada Pemilu tahun 2014 lalu, India menghabiskan sampai $1,3 Milyar US (Rp17,5 Trilyun, kurs Rp13.500 per dollar AS), wajar saja mengingat banyaknya jumlah penduduknya sekaligus banyaknya negara bagian di negara tersebut. Tingkat kecerdasan pemilih India ternyata lebih parah dari negara kita, karena menurut laporan WHO, hampir 35% dari total jumlah penduduk India, rakyat nya masih buta huruf dan tidak melek tekhnology sekaligus minim informasi. Tingkat Golput pun cukup tinggi di negara superstar India, Shah Rukh Khan dan Salman Khan tersebut, dari total hampir 700 juta pemilih, yang menggunakan hak suaranya hanya kurang dari 400 juta warga. Tentu kita tak bisa menyamakan dengan AS, karena di sana semua kalangan memiliki hak pilih, tak peduli yang bersangkutan adalah tentara atau polisi, semua sama di mata hukum dan UU mereka wajib memilih calon Presiden sekaligus Anggota Senat mereka. Tapi di sana beda dengan kita, di kita satu suara sangat berharga dan hitung, sedangkan AS adalah sistem perwakilan. Karena negara di AS merupakan negara bagian, sehingga setiap negara bagian mereka memilih perwakilan. Dari perwakilan itu, lalu di konversi jadi pemenang pemilu, untuk kemudian di hitung. Karena di sana waktunya sekalian memilih senator dan sekaligus Presiden. Semakin banyak senator yang terpilih, maka Capres yang dicalonkan oleh partai terkait semakin besar terpilih dan menang. Kalau saja dulu itu suara pemilih di hitung satu orang per satu suara, sudah pasti Donald Trump akan kalah dari Hilarry Clinton. Sebetulnya cara ini lebih adil, karena dengan perwakilan, negara bagian yang padat penduduknya tentu lebih banyak perwakilan nya. Misalnya, anggap saja kita negara bagian, maka sudah pasti pulau Jawa yang paling banyak perwakilan tapi tetap rasio nya adil, dengan jumlah penduduk 30 juta lebih (Jatim dan Jabar), berbanding 5 juta (Kalsel dan Kaltim), maka bisa saja Jatim dan Jabar memiliki 30 perwakilan, lalu Kalsel dan Kaltim hanya 5 Perwakilan, pemenang perwakilan ini nanti akan menempatkan calon-calon senator nya diparlemen. Uniknya, di AS hanya ada 3 partai, yakni Independen, Partai Republik dan Partai Demokrat. Setiap calon senator hanya sesuai jumlah perwakilan saja yang dipertarungkan, sebelumnya para calon senator wajib bertarung di parpol masing-masing, pemenangnya nanti baru bertarung di Pemilu melawan perwakilan parpol lainnya, sangat susah calon Independen menang di senator, karena selalu kalah dari perwakilan 2 parpol tersebut. Sebetulnya, dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pola yang kita pakai sudah mulai meniru-niru gaya AS. Namun sayangnya, peran DPD RI kita masih kalau jauh dengan Legislator dari partai, karena DPD tidak boleh membuat UU seperti Anggota DPR RI. Sehingga beberapa kalangan meminta DPD RI di hapuskan saja, karena buang-buang anggaran dan tak ada fungsinya. Atau kalau dipertahankan, perannya di perkuat, dengan merubah UU. Sayangnya keinginan tersebut sampai kini masih kandas, lucunya lagi Anggota DPD RI yang semula diperuntukan non parpol, pada Pemilu 2014 berubah total, mereka malah banyak yang rangkap jabatan jadi pengurus parpol hingga saat ini. Contohnya, Ketua DPD RI rangkap jadi Ketum Hanura plus puluhan Anggota DPD RI lainnya yang jadi pengurus parpol dan tersebar di beberapa parpol yang ada saat ini. Khusus Kalsel, Sofwat Hadi, yang jadi Ketua DPW PPP Kalsel versi Djan Farid, Antung Fatmawati jadi pengurus Partai Hanura pusat, Habib Abdurahman jadi pengurus parpol yang gagal berlaga, yakni Partai Idaman milik Haji Rhoma Irama dan lain-lain. ê

Berita ini sudah dilihat 58 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 2 
  • Visitors today : 254
  • Page views today : 303
  • Total visitors : 547,729
  • Total page view: 1,133,170