Connect with us
Update Now

Barito Kuala

Bupati Batola Diminta Menkeu Duit Perjalanan Dinas Dipotong

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 130,959 kali

Bupati Batola saat Video konprence dengan Menkeu RI (dok, Kab. Batola)

BêBASbaru.com, BARITO KUALA – Melawan wabah virus Covid-19, pemerintah terus meningkatkan sinergitaskan koordinasi antara pusat dan daerah. Melalui Video Conference (vidcon) Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS berhadir langsung dalam rapat koordinasi antara Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, Kamis (9/4/2020) lalu. Menggunakan fasilitas vidcon di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati menyimak paparan dan arahan para Mentri dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Didampingi kepala SKPD terkait, bupati serius ikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam kesempatan pertama Menkopolhukam Mahfud MD meminta adanya pembebasan pph produk impor, dan penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kredit usaha rakyat. Mendagri juga ingatkan kepada daerah yang lakukan penutupan jalan agar segera dihentikan. “Penutupan jalan semacam ini dapat mengganggu berjalannya penyaluran bantuan alat-alat kesehatan ke daerah-daerah yang membutuhkan” terang Tito. Sedangkan Mentri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek) dan dialih fungsikan untuk dana kemanusiaan dalam menghadapi Covid-19. Selain itu Menteri Keuangan juga meminta insentif tenaga kesehatan dapat dibayarkan tepat waktu, dengan teknisnya akan ditindak lanjuti melalui vitcon teknis lanjutan. Pemerintah daerah Barito Kuala sendiri telah menerapkan arahan Mentri Keuangan ini, dengan mengurangi alokasi dana perjalanan dinas sebesar 55 persen dari sisa pagu dana perjalanan dinas 47 SKPD dan Badan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dana yang dapat diserap mencapau 21 milyar rupiah yang akan dialokasikan bagi penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Batola dan RSUD Abdul Aziz Marabahan. Selain itu dianggarkanan dana jaring pengamanan sosial, dimana akan dibagikan paket sembako untuk 3 bulan mada tanggap darurat. Bupati menyampaikan penanganan Covid tak saat wabah berlangsung. Namun persiapan pemerintah dalam menangani dampak yang terjadi pasca covid juga akan menjadi perhatian. Dimana pemerintah akan terus mengupayakan kestabilan ekonomi di masyarakat.

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 104 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 152
  • Page views today : 157
  • Total visitors : 532,577
  • Total page view: 1,116,465