Connect with us
Update Now

Politik

Bila Pilkada dilaksanakan Desember Ini, Di Kalsel Pemilih ‘Hanya’ 50% Mencoblos

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 107,286 kali

Ilustrasi, warga Kalsel diprediksi hanya 50% salurkan hak politiknya, bila Pilkada jadi di gelar tahun ini (dok, apahabar.com)

BêBASbaru.com, POLITIK – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH meperkiraan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Tahun 2020 pada dua kabupaten di provinsinya tersebut maksimal 50 persen. “Kedua kabupaten dengan perkiraan partisipasi pemilih maksimal 50 persen tersebut yaitu Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah (HST),” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pimpinan/Anggota DPRD Kalsel dengan Forum Pimpinan Daerah provinsi itu di Banjarmasin, Senin. Suripno mengungkapkan itu sesudah Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai Dra Hj Rahmah Norlias dari PAN mengunjungi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapin dan HST, 4 – 6 Juni lalu. Sedangkan RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar dan didampingi wakilnya Muhammad Syaripuddin SE dari PDIP itu dengan agenda membicarakan Pilkada 2020 di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut. Dengan mengutip dari KPUD “Bumi Ruhui Rahayu” Tapin dan “Bumi Murakata” HST tersebut, Suripno yang juga alumnus Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin menerangkan, perkiraan partisipasi pemilih dengan maksimal 50 persen itu karena pandemi COVID-19. Pasalnya dengan masih mewabah COVID-19, mereka (warga masyarakat) selaku pemilih merasa takut untuk berkelompok atau ikut dalam kerumunan pada saat pemungutan suara, kutip pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Dalam RDP itu, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut juga mengungkapkan dari hasil kunjungan ke KPUD Tapin dan HST yaitu honorarium untuk petugas/pelaksana Pilkada hanya Rp450 ribu/orang atau jauh di bawah ketentuan upah minimum regional (UMR). Sementara tugas mereka tergolong berisiko tinggi dengan suasana pandemi COVID-19, karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang belum tahu kondisi kesehatannya, demikian Suripno Sumas. Menanggapi masalah honorarium petugas Pilkada pada tingkat terbawah itu, Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie menyatakan, hal tersebut sudah ada pembicaraan dengan KPUD provinsi setempat. “Honor petugas PPK/PPS dan KPPS sudah kami naikan,” ujar Sekdaprov Kalsel yang mewakili Gubernur setempat, H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin. Dalam RDP tersebut semua peserta sepakat dan bertekad untuk menyukseskan Pilkada 2020 di Kalsel dengan bersama-sama berupaya mencari solusi terbaik atas permasalahan yang berkaitan pandemi COVID-19.

Sumber: antaranews.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 40 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 147
  • Page views today : 157
  • Total visitors : 529,186
  • Total page view: 1,112,671