Connect with us
Update Now

Banjarmasin

Berita Covid-19 Banjarmasin: Dianggap Tak Cermat Soal Penetapan Zona Hijau dan Merah, Jubir GGTP Kalsel: Fokuskan Penanganan Zona Merah, Bagian 1

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 114,816 kali

Tes swab terus dilakukan, namun angka positif tetap bertambah (dok, line today)

BêBASbaru.com, BANJARMASIN – Beberapa waktu terakhir terjadi polemik dan perbedaan pendapat seputar penetapan Zona Hijau pada beberapa kelurahan di Banjarmasin. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah kota tidak sepenuhnya disepakati oleh banyak pihak termasuk para pakar. Sejatinya tujuan utama dari penetapan Zonasi Resiko Covid-19 adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan resiko Covid 19. Jadi yang harus digarisbawahi adalah untuk kepentingan masyarakat. Mengacu pada Navigasi Zona Resiko Covid 19 yang dikeluarkan olah Gugus Tugas Nasional Covid 19 terdapat 4 indikator warna untuk menggambarkan tingkat resiko. Merah untuk resiko tinggi, Orange untuk resiko sedang, Kuning untuk resiko rendah dan Hijau untuk terkendali. Menurut, Wakil Dekan Bidang Akademik FK ULM dan Ketua Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid 19 ULM, Dr. Iwan Aflanie, dr., M. kes, Sp.F, SH, menjelaskan Indikator warna ini juga bertujuan sebagai panduan kewaspadaan bagi pemerintah dan masyarakat, disamping itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan diberbagai sektor, termasuk ekonomi. Bagi pemerintah ketidakcermatan dan kekeliruan dalam penetapan Zona Resiko (apalagi hijau) sangat berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan dan bagi masyarakat dapat menyebabkan kesalahan dalam bersikap yang berujung pada transmisi Covid 19 menjadi tidak terkendali. Kekeliruan dalam penetapan Zona Resiko akan memberikan dampak yang besar pada masyarakat. Suatu wilayah yang seharusnya berstatus Merah namun ditetapkan sebagai zona Hijau akan menyebabkan timbulnya rasa aman palsu bagi masyarakat. Perasaan aman palsu ini akan menyebabkan mereka melonggarkan penerapan protokol kesehatan. Tentunya hal ini sangat berbahaya. Disisi lain penepan zona apalagi hijau per kelurahan menjadi tidak lagi relevan dikala telah terjadi transmisi yang masif dalam suatu wilayah kota/kabupaten. Resiko Covid 19 melekat pada populasi bukan pada wilayahnya. Transmisi yang terjadi disebabkan oleh adanya pergerakan orang. Suatu kelurahan yang sudah ditetapkan hijau tidak serta merta mencerminkan daerah tersebut telah terkendali, kecuali pergerakan keluar masuk orang pada daerah tersebut telah dapat dikendalikan dan terpantau dengan jelas. Dijelaskan dia, bahwa penetapan Zona Resiko berdasarkan warna ini sebenarnya termuat dalam Kepmendagri (ditujukan untuk ASN Kemendagri) dan Navigasi Zona Resiko yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid 19. Sementara itu, Iwan berujar, revisi kelima dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tidak memuat zona resiko. Tentunya kurang relevan bila mengaitkan secara langsung revisi kelima Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dengan zonasi warna pada suatu wilayah. Dalam hal tingkat kewaspadaan pada suatu wilayah, revisi kelima Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 hanya memuat istilah terkendali. Untuk berstatus terkendali suatu wilayah harus dinilai dalam tiga parameter yang sangat ketat. Ketiga parameter tersebut adalah aspek epidemiologi, aspek pelayanan kesehatan dan aspek surveilans yang terbagi-bagi lagi kedalam berbagai indikator capain. Harus diakui tidaklah mudah untuk merubah status zona merah menjadi terkendali berdasarkan pedoman tersebut.

sumber : banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul: Ahli Beda Pendapat Soal Zona hijau, Jubir GGTP Kalsel: Fokuskan Penanganan Zona Merah)

Berita ini sudah dilihat 192 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 76
  • Page views today : 98
  • Total visitors : 530,382
  • Total page view: 1,114,005