Connect with us
Update Now

Berita

Begini Beda Pelaksana Tugas dan Penjabat Kepala Daerah

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 252,998 kali

Naiknya Plt dan juga Pj Kepala Daerah masih menimbulkan pertanyaan sampai kini, apa sih beda Plt dan Pj tersebut..? Banyak yang beranggapan, PLt dan PJ Kepala Daerah sama, padahal tidak, ada perbedaan-perbedaan mendasar. PLT boleh menggeser pejabat, sedangkan PJ tak boleh, karena tugas PLT tak jauh beda dengan pejabat kepala daerah definitif. Kelebihan PLT lagi adalah, seumpama Kepala Daera cuti atau berhalangan tetap, maka Wakil Kepala Daerah otomatis menggantikan tanpa perlu pelantikan lagi. Sesuai UU, cukup dengan SK Gubernur saja, maka PLT langsung bisa bertugas sebagaimana Kepala Daerah definitif.

Banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengambil cuti untuk maju sebagai paslon pilkada, tentu saja menimbulkan kekosongan kekuasaan. Sehingga perlu diangkat atau di lantik Pelaksana Tugas (PLT)/Pelaksana Harian (PLH) atau Pejabat Sementara (PJS). Namun, banyak kalangan yang belum paham tugas dan fungsi Plt, Plh atau Pj tersebut, sehingga banyak yang multi tafsir dan gagal paham. Apa perbedaan Plt dan Pj? Pj dan Plt yang dipakai untuk mengisi kekosongan sementara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Plt akan dipilih bila ada kepala daerah yang cuti untuk maju lagi di pilkada atau petahana. Kemudian Pj akan dipilih ketika kepala daerah telah memasuki masa akhir jabatan tapi pilkada belum digelar. Pj diangkat oleh presiden dan dilantik Mendagri, sedangkan Plt ditugasi oleh Mendagri. Ini disebut sesuai dengan aturan Permendagri No 74 Tahun 2016. “Penjabat memakai istilah diangkat. (Untuk Plt) Mendagri menugaskan seorang Plt dengan menunjuk wakilnya. Namun bila wakilnya tersebut juga ikut mencalonkan diri, maka Mendagri menunjuk eselon I (Kemendagri) atau eselon I lainnya di luar Kemendagri sebagai pelaksana tugas gubernur,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari website Kemendagri, Jumat (26/1) lalu. Rumusan dari Plt atau Plh (pelaksana harian) diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Rumusannya adalah sebagai berikut: Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas Sayangnya, UUAP tidak mengatur lebih jauh mengenai konsep Plh dan Plt. Namun, dalam pasal 14 UU itu, ada yang mengatur soal mandat. Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Aturan Plh dan Plt dirinci lebih jelas pada SK Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) No. K.26-30/V.20-3/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas. Surat tersebut dikeluarkan pada 5 Februari 2016. SK ini merujuk pada UUAP. Sebelum keluar SK pada 2016, Kepala BKN juga telah mengeluarkan SK dengan kaitan yang sama pada 2001. SK No. K.26-20/V.24.25/99 itu tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai Plt, yang selama ini dijadikan rujukan. Berbeda dengan Pj, Plt tidak harus dilantik atau diambil sumpah. Plt tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepegawaian.
Kepala BKN juga mengeluarkan SK soal penjabat (Pj) kepala daerah pada 2015 dengan nomor K.26-30/V.100-2/99. Penjabat harus diambil sumpahnya. Dalam SK itu, Pj dilarang melakukan mutasi pegawai. Pj juga dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Selain itu, penjabat kepala daerah dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya serta dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan-larangan itu bisa dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Pj pun tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian. Hanya ada sejumlah wewenang yang dimiliki penjabat kepala daerah, yakni: Mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin.

Dikutip dari situs Setkab, berdasarkan SK Kepala BKN, kewenangan Plh dan Plt adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
3. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
4. Menetapkan surat penugas pegawai;
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-instansi;
6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Berita ini sudah dilihat 158 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 32
  • Page views today : 43
  • Total visitors : 547,507
  • Total page view: 1,132,910