Connect with us
Update Now

Politik

Anggota Dewan Keberatan Anggaran Perjadin Dipangkas dari Rp2,4 Juta Menjadi 530 Ribu/Hari

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 106,732 kali

Anggota DPRD keberatan dengan pemangkasan duit Perjadin (dok, beritajakarta.id)

BêBASbaru.com, POLITIK – Komponen uang saku perjalanan dinas dalam negeri para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) terancam menyusut di tahun 2021, jika Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diterapkan di Kalsel. Jika menganut aturan tersebut, maka uang saku maksimal perjalanan dinas hanya kurang lebih di angka Rp 530.000 per orang. Jumlah ini merosot dibanding anggaran uang saku perjalanan dinas yang saat ini berlaku yaitu kurang lebih Rp 2,4 juta per orang. Meski belum diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel di Tahun 2020 ini, namun hal ini sudah menjadi perbincangan hangat tersendiri di kalangan anggota DPRD Provinsi Kalsel. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Habib Ahmad Bahasyim, salah satunya yang menyatakan kurang setuju jika Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tersebut diterapkan. Menurut Habib, Ia lebih setuju dengan penganggaran uang saku perjalanan dinas saat ini karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. “Bagusnya sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. Karena kalau semua disamaratakan, pasti ada penolakan dan mungkin saja berpengaruh ke aktivitas anggota Dewan,” kata Habib. Ia berharap ada opsi bagi pemerintah di daerah apakah akan menerapkan penganggaran perjalanan dinas sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 atau berdasarkan Peraturan Gubernur mengacu pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Rosehan Noor Bahri, menyatakan, akan tetap mengikuti apapun keputusan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun di Provinsi Kalsel. Meski demikian, Ia mengakui jika dipangkas terlalu dalam maka bukan tidak mungkin muncul gejolak internal di kalangan anggota DPRD.

DPRD Kalsel Pertanyakan Produksi Adaro

DPRD Kalsel saat kunjungi PT Adaro di Dahai Office (dok, kalimantan pos)

Namun, Ia meyakini akan ada upaya komunikasi yang dilakukan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) terkait hal ini kepada Pemerintah Pusat. “Pasti akan ada komunikasi di Asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia. Kalau saya menyerahkan ke mereka saja para pimpinan untuk bisa menyampaikan argumentasi,” kata Rosehan dihubungi Banjarmasinpost.co.id, Minggu (2/8/2020). Sebelumnya, disampaikan Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Jaini, di tahun 2020 ini anggaran terkait perjalanan dinas dalam negeri para Wakil Rakyat Kalsel masih mengacu pada Pergub yang sebelumnya masih berlaku. Penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel Tahun 2020 juga didasarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 yang disusun sejak Tahun 2019 sebelum Perpres tersebut ditetapkan. Jaini mengaku pihaknya saat ini memang menyiapkan dua alternatif anggaran untuk perjalanan dinas yaitu pertama tetap sesuai Pergub berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan satu lagi berdasar Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Untuk menerapkan secara penuh anggaran berdasar Perpres Nomor 33 tersebut kata Jaini pihaknya di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel masih menunggu peraturan turunan yaitu berupa Pergub. “Nanti kalau Pergub berubah, implementasi Perpres itu tentu akan dirubah sesuai itu,” kata Jaini.

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul: Anggaran Perjalanan Dinas Terancam Menyusut, Begini Komentar Anggota DPRD Kalsel)

Berita ini sudah dilihat 68 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 1 
  • Visitors today : 85
  • Page views today : 91
  • Total visitors : 529,124
  • Total page view: 1,112,605