Connect with us
Update Now

Hulu Sungai Tengah

Alasan Kena Dampak Covid-19  Kades di HST Minta Perpanjangan Jabatan, Tapi Langsung ditolak!

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 98,749 kali

Rapat Apdesi HST terkait permintaan perpanjangan jabatan (dok, tribunnews)

BêBASbaru.com, HULU SUNGAI TENGAH – Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menggelar rapat di Kecamatan Barabai pada Kamis (27/8/2020) malam. Hadir belasan kepala desa yang tersebar di sembilan kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahkan, kepala desa ini juga mendatangi Bupati Hulu Sungai Tengah pada Jumat (28/8/2020) pagi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berdasarkan rapat anggota Apdesi Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada tiga poin tuntutan. Yakni, minta perpanjangan waktu masa jabatan hingga Juli 2021 mendatang. Pasalnya pada Juli 2021 mendatang pemilihan kepala desa serentak untuk gelombang pertama. Pemilihan 150 kepala desa dari 166 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru. Sedangkan masa jabatan kepala desa selesai pada 22 Oktober ini. Selain itu, kepala desa juga menuntut uang tali asih jika tidak ada perpanjangan masa jabatan sebesar Rp 50 juta dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terakhir, kepala desa menuntut agar BPD juga ikut diperpanjang mengikuti perpanjangan kepala desa. Wakil Apdesi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang juga Kepala Desa Awang Besar Kecamatan Barabai, Abdurrahman, mengaku jika keinginan kepala desa bisa dikabulkan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah. Ia sadar sudah ada aturan yang mengatur mekanisme kepala desa yang habis masa jabatannya, namun, jika ada kemungkinan diperpanjang pihaknya juga menghendaki hal itu. Mengingat penundaan pemilihan kepala desa ini merupakan dampak dari pandemi covid-19. Apalagi, dari Oktober hingga Juli 2021, sebelum pemilihan kepala desa bingung bakal melakukan kegiatan apa. “Ya merasa kaya diberhentikan sih jadinya. Kalau bisa kami diperpanjang,” harapnya. Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq, membeberkan tidak mungkin memperpanjang jabatan kepala desa. Kepala desa yang habis masa jabatannya akan digantikan oleh ASN. “Aturannya sudah ada tidak mungkin lagi diganti,” bebernya. Memang akan ada persoalan ketika masa jabatan kepala desa habis, yakni terkait jumlah ASN yang tersedia di Hulu Sungai Tengah. Jika tak memungkinkan, maka pilihan lainnya yakni mengambil ASN guru yang ada di pedalaman untuk menjadi pejabat kepala desa. Sementara itu, tuntutan mengenai uang tali asih juga tak dapat dikabulkan. Selain anggaran terpangkas untuk penanganan covid-19, pada periode sebelumnya juga tidak ada pagu anggaran untuk dana itu. “Satu-satunya mereka memanfaatkan dana yang ada di BPJS ketenagakerjaan. Dua tahun lalu sudah ada pembuatan BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua. Memang karena baru dua tahun, dananya pun mungkin tidak banyak,” bebernya. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fahmi mengatakan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur mengenai masa jabatan kepala desa yang sudah selesai atau berakhir maka diberhentikan oleh Bupati. Selain itu, pergantian kepala desa dari ASN jika masa jabatannya berakhir juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. “Kalau ada penundaan pemilihan maka menjadi pejabat kepala desa harus ASN,” bebernya. Dari aturan itu, menurutnya, tuntutan kepala desa tidak dapat dikabulkan. “Tidak ada peluang. Karena aturannya jelas. Tidak ada perpanjangan masa jabatan sampai masa pemilihan,” bebernya.

Sumber: banjarmasinpost.co.id dan berbagai sumber (dengan judul: Merasa Ikut Terdampak Covid, Pembakal di HST Kalsel Minta Perpanjangan Jabatan, ini Jawaban Pemkab)

Berita ini sudah dilihat 87 kali

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 84
  • Page views today : 92
  • Total visitors : 527,821
  • Total page view: 1,111,166