Connect with us
Update Now

Post

1 Hari Lagi Bila Perppu Tak Keluar, KPK: Belum Tahu Kalau UU Baru Berlaku, OTT Bisa Tertunda

Diterbitkan

pada

Berita ini sudah dilihat 101,956 kali

Post – Ucapan politikus-politikus di DPR RI yang ngotot habis-habisan bahwa revisi UU tidak melemahkan KPK, bagi yang awam tentu setuju dengan DPR RI dan pemerintah. Namun, dengan penjelasan gamblang dari KPK,semua orang kini paham. Banyaknya OTT KPK yang melibatkan pejabat dari berbagai kalangan adalah bukti, kalau OTT KPK bakal menghambat praktek tercela tersebut. KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua hari berturut-turut. Menurut KPK, penindakan seperti ini belum tentu bisa dilakukan jika UU baru berlaku. “KPK berupaya bekerja sebaik-baiknya saja sekarang. Karena itu kan amanat dari publik melalui UU 30 tahun 2002 yang berlaku saat ini. Kami juga belum mengetahui apakah nanti dengan segala catatan yang telah kami temukan di UU yang baru tersebut, apakah KPK masih bisa lakukan OTT atau tidak misalnya atau penindakan lain,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10/2019). Dia mengatakan ada sejumlah perubahan dalam UU KPK baru yang bisa melemahkan kinerja KPK. Antara lain soal penyadapan yang sudah dibatasi, hingga KPK yang tak lagi bisa melarang seorang bepergian keluar negeri di tahap penyelidikan. “Ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK. Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas,” ujar Febri. “Sejumlah kewenangan lain untuk meminimalisir para pelaku korupsi atau pihak terkait kabur ke luar negeri juga berubah, KPK tidak bisa lagi lakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang di tahap penyelidikan dan aturan-aturan lain yang multitafsir,” sambungnya. Saat ini KPK memang masih beroperasi dengan dasar hukum UU KPK yang terbit tahun 2002. UU KPK baru, jika tak ada Perppu yang membatalkan, maka bakal otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Kembali soal OTT, KPK pada Senin (14/10) malam melakukan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, KPK kembali melakukan OTT pada Selasa (15/10) malam dengan mengamankan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere.
Sumber: detik.com dan berbagai sumber

Berita ini sudah dilihat 24 kali

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 2 = 11

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download Tabloid Bebasbaru

Berita Olahraga

SPACE IKLAN

Selebritis

DUNIA

Gaya Hidup

Arsip

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 171
  • Page views today : 197
  • Total visitors : 528,372
  • Total page view: 1,111,790