Home / Tabalong / Lambat Bikin Laporan, Tabalong Bersama Propinsi Kalsel dan 5 Kabupaten Duit DAU di Pangkas Menkeu RI
Penundaan DAU berimbas kepada mandegnya pembangunan di Tabalong (dok, Tribunnews)

Lambat Bikin Laporan, Tabalong Bersama Propinsi Kalsel dan 5 Kabupaten Duit DAU di Pangkas Menkeu RI

BêBASbaru.com, TABALONG – Kabar kurang mengenakan di terima Kabupaten Tabalong tahun ini, Kementerian Keuangan RI menunda pencairan dana bagi hasil atau DAU (Dana Alokasi Umum), dengan alasan lambat bikin laporan ke Kemenkeu. Walaupun tak begitu besar yakni hanya 35% dari total anggaran DAU, namun penundaan tersebut tentu saja sangat berimbas, terutama pada pembangunan serta pembayaran gaji pegawai negeri sipil plus tenaga kontrak. BeBASbaru.com konfirmasi ke salah satu staf di Pemkab Tabalong, Sabtu (2/5) melalui WA, yang bersangkutan mengakui kalau ada pegaruhnya bagi Tabalong. “ Yang pertama tentu saja pembangunan di Tabalong akan tertunda, beberapa proyek bisa jadi gagal dikerjakan. Yang paling parah adalah bisa saja gaji ASN tak bisa di bayarkan,” ungkap pejabat yang minta jati dirinya jangan dipublikasikan. Namun lanjutnya, solusi dari ini semua sebetulnya mudah saja, yakni Tabalong bisa ngutang ke Bank Kalsel atau bisa saja tarik sahamnya di bank milik daerah ini, untuk mengatasi ini semua. Sementara itu, saat wartawan mengkofirmasi ke H Masruddin, mantan Waket DPRD Tabalong periode 2014-2019, apakah Kabupaten Tabalong pernah mengalami hal ini, menurutnya belum pernah, karena diperiode yang lalu, DPRD melalui Ketua nya Darwin Awi mampu mengatasi serta selalu memberi masukan ke Bupati serta jajarannya. “Saya akui, mantan Ketua DPRD Bapak Darwin Awi yang paling concern soal ini, tak sekali dua kali beliau kadang menegur Bupati dan jajaran SKPD kalau lambat atau kurang mengurus dana DAU tersebut, sehingga Tabalong sejak jaman Bupati Rahman Ramsy hingga Bupati Anang di periode pertama dana DAU tak pernah di potong,” ungkap pria yang disapa MRD ini. Sebagaimana di ketahui, Menkeu RI melalui Surat bernomor 10/KM.7/2020, Tentang penundaan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Selain Tabalong dan Pemprop Kalsel, ada 5 Kabupaten lainnya yang bernasib sama. Sedangkan untuk total se Indonesia yang akan menerima pemotongan DAU adalah 380 Daerah.
Sumber: Tim bb dan berbagai sumber

Tentang Admin

Berita Lain

Korban PHK Mulai Landa Tabalong Karena Korona, 11 Perusahaan di Tabalong Terdampak 113 Karyawan di PHK

BêBASbaru.com, SAHIBAR BANUA – Wabah covid-19 membuat sejumlah perusahaan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *