Home / Balangan / Demokrasi Balangan Bagian VII: Bukan Wabup Petahana, Tapi Birokrat yang Digandeng Abdul Hadi Ketua PPP Balangan
Abdul Hadi Bersama Petinggi Partai Nasdem, Gerindra serta Demokrat Balangan ketika berada di salah satu Hotel di Banjarmasin. (Foto-Istimewa)

Demokrasi Balangan Bagian VII: Bukan Wabup Petahana, Tapi Birokrat yang Digandeng Abdul Hadi Ketua PPP Balangan

Kalau sebelumnya banyak pihak beranggapan kalau mantan Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Abdul Hadi akan berpasangan dengan Wakil Bupati petahana, Saifullah. Namun, secara mengejutkan Abdul Hadi lebih memilih birokrat lainnya, yakni Supiani, Kadis Kesbangpol Balangan. Kini makin banyak yang menyatakan maju Pilkada Balangan, selain petahana yang juga sudah punya pasangan dari PKS. Saifullah yang juga Ketua DPC PDI-P Balangan pun kabarnya tetap akan maju pilkada dan masih mencari parpol koalisi sekaligus pasangan kelak sebagai Calon Wakilnya.
——————————————-

Saat ini hanya Partai Golkar dan PPP Kabupaten Balangan yang mampu mengusung calon sendiri tanpa koalisi di Pilkada Balangan tahun ini. Sedangkan parpol lain harus berkoalisi agar bisa menggolkan calonnya kelak saat pendaftaran di buka secara resmi oleh KPUD Kabupaten Balangan. Terkait gugatan beberapa pihak yang menginginkan agar birokrat, Anggota Dewan dan Polisi-TNI tak perlu mundur saat mencalon telah kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menolak gugatan itu dan mengharuskan bagi yang masih berstatus itu harus mundur dan tidak bisa di tarik kembali, bila sudah disahkan oleh KPUD-KPUD setempat. Untuk Pilkada Balangan, ada beberapa birokrat dan juga Anggota Dewan aktif yang akan mencalonkan diri sebagai paslon Pilkada Balangan. Salah satu contohnya adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Abdul Hadi, yang mantap akan mundur sebagai Anggota Dewan dan maju sebagai kandidat Bupati Balangan, periode 2021-2026. ”PPP sendiri sudah punya 5 kursi di DPRD Balangan. Syarat 20 persen pencalonan sudah terpenuhi. Jadi kami akan mengusung kader sendiri,” tekan Abdul Hadi yang juga mantan Ketua DPRD Balangan 2014-2019 lalu. Tak main-main, Abdul Hadi mengatakan PPP akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan tentu saja PPP, dan itu tentu saja sudah lebih dari cukup. Soal pasangan, Abdul Hadi pun secara terbuka sudah mengungkapkan orangnya, ternyata bukan Ketua DPC PDIP yang juga Wakil Bupati Balangan saat ini, Saifullah,tapi seorang birokrat, yakni Supiani, yang sekarang menjabat Kepala Badan Kesbangpol Pemkab Balangan. “Bersama bapak Supiani dan juga Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrat kita membangun kebersamaan, dalam menyatukan tujuan bersama ideal memimpin Balangan ke depan,” tutupnya Abdul Hadi. Bagaimana dengan Wakil Bupati petahana, Saifullah, pria yang masih menjabat Wabup Balangan ini kabarnya masih agak kesulitan dalam melobi parpol untuk kendaraan dia maju kelak. PDIP di DPRD Balangan hanya memperoleh 3 kursi DPRD, sehingga masih kurang 2 kursi lagi, agar dirinya bisa diusung. Gesitnya petahana Drs H Ansharuddin Msi dan Abdul Hadi merangkul parpol-parpol lain, ternyata membawa keruwetan tersendiri bagi Saifullah untuk melobi kawan koalisi. Tapi, selama janur kuning belum melengkung, dalam politik semua bisa terjadi, itulah yang selalu dikatakan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, yang kabarnya sama dengn Saifullah, kesulitan memperoleh tambahan partai koalisi.

Sidang Bupati petahana Balangan, Drs H Ansharudin Msi akan dipindah ke Balangan (dok, Jejak Rekam)

Sebelumnya Sempat Akan Ganggu Proses Keikutsertaan di Pilkada Balangan, Kini Petahana Bisa Sedikit Lega, Sidang Pindah Ke PN Balangan

Calon Bupati petahana kini bisa bernafas lega, sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan pengelapan dengan terdakwa Bupati Balangan, Drs Ansharuddin MSi, akan dipindahkan dari Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin ke PN Balangan. Tersangkuntnya Bupati petahana ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi liar. Banyak yang memprediksi kalau Anshar, panggilan akrab Bupati Balangan ini dinyatakan bersalah, maka pertarungan Pilkada Balangan bukannya sepi,justru akan tetap seru. Tapi apabila sebaliknya, petahana bisa lolos dari jeratan hukum, maka pertarungan tambah sengit, karena pesaing petahana cukup siap dan juga sangat berambisi mengalahkannya di pilkada kali ini. Kepastian pemindahan siding lanjutan itu tersebut dilakukan setelah sebagian eksepsi penasehat hukum terdakwa Ansharuddin diterima majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut di Pengadilan Negei ( PN ) Banjarmasin 19-12-2019. Sidang lanjutan dengan materi putusan sela majelis hakim ysng dipimpin Ketua Sutarjo SH, beranggotakan Sutisna Sawati ,SH. serta Danu Swastika Rini SH, menyatakan keberatan terdakwa diterima, sekaligus Pengadilan Negeri (PN ) Banjarmasin tidak berhak menyidangkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN ) Balangan. Majelis hakim sebelumnya juga menyebutkan bahwa saksi-saksi untuk kasus ini banyak yang berdomisili di Balangan, yakni sebanyak 5 orang dari Balangan dan 2 orang Banjarmasin, sisanya daerah lain. Selesai pembacaan putudan sela, nampak terlihat rasa senang di wajah orang nomor satu di Balangan ini. Ia pun menyambut baik keputusan Ketua Majelis Hakim. Begitu pula dengan kuasa hukum Ansharuddin M.Mauliddin Afdie SH, juga menyambut baik putusan majelis hakim. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahrin Amrullah SH, mengatakan pikir-pikir dulu. “Saya akan koordinasikan dengan pimpinan terlebih dulu apakah menerima putusan sela majelis hakim apa menolak,” ujarnya. Sementara Humas Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Affandi SH, seusai sidang mengatakan putusan hakim itu mungkin ada alasan tertentu. Dalam persidangan tersebut, ia tidak tahu persis apa yang tetjadi. Namun, katanya, dipindah ke Balangan, yang katanya saksi banyak di Balangan. Dalam eksepsi, ada eksepsi kewenangan pengadilan dan ada juga eksepsi kasusnya. “Bupati itu belum bebas, cuma sidangnya yang dipindah ke Balangan. itu pun dari pihak kejaksaan bisa mengajukan keberatan satu minggu, dan Pengadilan Tinggi ( PT ) punya waktu empat belas hari untuk memutus perkara itu,” paparnya. Jika Pengadilan Tinggi (PT) berbeda pendapat, maka persidangan kasus ini bisa dikembalikan ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Petahana Wajib Cuti, Kalau Tidak, Bisa Didiskualifikasi

Tahapan kampanye Pilkada 2020 dimulai dari 11 Juli hingga 19 September 2020. Di medio itu pula calon petahana harus cuti dari jabatan yang diemban. Aturan ini berbeda dengan cuti Presiden saat Pilpres lalu. Saat itu, Joko Widodo yang menyandang calon petahana, hanya cuti saat dia mengambil jatah kampanye. “Kalau di Pilkada tahun depan, pasangan calon petahana harus cuti atau melepas jabatan selama masa kampanye. Beda saat Pilpres lalu,” terang Ketua KPU Kalsel, Sarmuji kemarin. Dia menegaskan, selama masa kampanye nanti, tak hanya kepala daerah, sang wakilnya pun jika mencalonkan diri, harus mengambil cuti. “Beda jika wakilnya tak mencalonkan diri. Dia (wakil) yang akan menjabat pelaksana tugas,” sebutnya. Sarmuji mengingatkan, jika calon petahana tak mengambil cuti, dia bisa didiskualifikasi sebagai calon. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. “Aturan jelas. Selama masa kampanye mereka harus melepas jabatan,” tegasnya. Aturan ini berbeda ketika kepala daerah atau wakilnya hanya menjadi juru kampanye. Dia hanya mengambil cuti saat kampanye berlangsung. Sarmuji menambahkan, aturan cuti ini menghindari calon petahana memanfaatkan kewenangan dan fasilitas negara yang didapatnya. “Ini yang ditakutkan. Makanya petahana harus melepas jabatan sementara,” tambahnya. Sesuai PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada 8 Juli. Nah, tiga hari setelah ditetapkan, semua calon berstatus petahana harus sudah mengajukan cuti ke Kemendagri. “Jadwal ini sebagai informasi kepada pemerintah daerah yang kepala daerahnya akan mencalonkan diri kembali. Mereka sejak saat ini sudah harus bersiap mempersiapkan,” katanya. Diingatkan Sarmuji, dalam dokumen pencalonan syarat calon, bakal calon petahana harus menyertakan kesediaan cuti pada masa kampanye. “Tanpa itu dinggap tak memenuhi syarat,” tegasnya. Untuk diketahui, lama tahapan kampanye Pilkada 2020 mendatang akan digeber selama 71 hari, lebih singkat dibandingkan kampanye Pileg lalu yang lebih 100 hari. “Saya kira waktu 71 hari tersebut sangat cukup. Tinggal dimaksimalkan saja oleh para kandidat,” tandasnya. Di sisi lain, salah satu kandidat bakal calon gubernur Kalsel, Denny Indrayana mengaku, dia terus melakukan konsolidasi dengan partai politik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu pun optimis akan mendapat perahu untuk maju sebagai calon gubernur. Relawannya, menurut Denny, terus bekerja mengumpulkan KTP. Saat ini KTP tersebut lebih sebagai data basis dukungan karena pihaknya masih mengusahakan dukungan partai. “Parpol alhamdulillah baik. Bagaimana peta dukungannya, tunggu saja tanggal mainnya. Yang pasti saya sudah ketemu hampir semua ketua umum parpol pendukung,” ujarnya.
Sumber: apahabar.com, skandal.com, caping.co.id dan berbagai sumber

Tentang Admin

Berita Lain

Workshops PPID Balangan: ASN Kominfo Harus Memiliki Pengetahuan Teknis

Balangan – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di setiap SKPD Kabupaten Balangan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *