Home / Politik / Pembodohan Publik, Parpol Koalisi Ancam dan Sandera Jokowi
Jokowi telah tersandera parpol pengusungnya sendiri (dok, detik.com)

Pembodohan Publik, Parpol Koalisi Ancam dan Sandera Jokowi

Politik- Berbagai pihak sangat menyayangkan, kenapa parpol koalisi seakan menyandera Presiden Jokowi, hingga sampai kini belum juga ada keberanian mengeluarkan Perppu pengganti revisi UU KPK. Para penggiat anti korupsi seperti YLBHI dan ICW mengatakan, kalau ada ancaman pemakzulan, ini sama dengan pembodohan publik, sebab tak semudah itu memakzulkan seorang Presiden, karena yang berhak memutuskan Presiden bersalah karena mengeluarkan Perppu sesuai konstitusi negara kita adalah Mahkamah Konstitusi, bukan DPR. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. Dia menyarankan Perppu itu diterbitkan setelah 17 Oktober 2019. “Titik tolaknya adalah 17 Oktober sebab itu satu bulan sesudah 17 September di mana disepakati DPR dan pemerintah UU KPK direvisi. Walaupun Presiden Jokowi tidak tanda tangan UU yang disepakati tadi itu bisa tetap sah berlaku. Oleh karena itu, memang pilihan yang baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober 2019, dengan demikian penerbitan Perppu KPK bisa dilakukan setelah 17 Oktober. Nah, sesudah itu kapan? Ada dua, bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden,” kata Syamsuddin Haris di Hotel Erian, Jl Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019). Menurut Syamsuddin, lebih baik Jokowi menerbitkan Perppu KPK itu setelah pelantikan presiden terpilih dan sebelum menetapkan kabinet. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang. “Nah kalau penerbitan Perppu itu dilakukan setelah 17 Oktober tapi sebelum pelantikan mungkin ada kekhawatiran pelantikan akan terganggu, misalnya ada parpol yang tidak hadir di Senayan. Memang yang paling aman sesudah pelantikan presiden, tapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas,” ucapnya.
Sumber: detik.com dan berbagai sumber

Tentang Admin

Berita Lain

Beda Dengan Prabowo yang Terkesan Tak Punya Pendirian, Sandi Nilai Jokowi Butuh Oposisi: Tak Bisa Hanya Dikelilingi ‘ABS’ dan Buzzer

Politik – Di saat Prabowo Subianto terkesan sangat pragmatis, Sandiaga Uno berpendapat sebaiknya partai nonkoalisi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *