Home / Tabalong / Apakah DPRD Tabalong Menjadi ‘Dewan Persetujuan Rakyat Daerah” Atau Sebagai Penyeimbang?
DPRD Tabalong diharap mampu jadi penyeimbang, bukan hanya cap stempel (dok, DPRD Tabalong)

Apakah DPRD Tabalong Menjadi ‘Dewan Persetujuan Rakyat Daerah” Atau Sebagai Penyeimbang?

Tanjung – Dengan sudah dilantiknya unsur pimpinan definitif di DPRD Kabupaten Tabalong periode 2019-2024, banyak warga Tabalong berharap agar DPRD benar-benar mampu menjadi mitra sekaligus penyeimbang berbagai kebijakan Bupati Tabalong, yang selama ini dianggap tak begitu berperan, karena hanya sebagian anggota dewan yang berani vokal menyuarakan berbagai persoalan di daerah yang kaya dengan batubara ini dan migas ini. Sejak Anang Syakhfiani naik sebagai Bupati Tabalong periode 2014-2019 dan kini menyambung ke 2019-2024, banyak kontroversi yang menyertai mantan Kepala Bappeda ini dalam memimpin warga Tabalong. Tentu yang paling nyata dan terang benderang adalah tak akurnya Anang dengan mantan Wakil Bupati Tabalong Periode 2014-2019, Zony Alfianoor, karena dianggap terlalu ‘one man show’ dalam memimpin Tabalong selama 5 tahun tersebut. Puncak perseteruan Anang dan Zony terjadi saat Zony melaporkan Anang dan Sekda Tabalong, HM Sangadji ke Mabes Polri, terkait mencabut sepihak fasilitas sebagai Wakil Bupati, karena dianggap sudah menjadi Caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu lalu, padahal Zony sudah menyatakan mundur sebagai Caleg sebelum ditetapkan sebagai caleg tetap. Di DPRD Tabalong, Anang mampu ‘menundukan’ DPRD Tabalong dan tidak terlalu berkonprontasi dengan para wakil rakyat, kecuali satu wakil ketua yang tak bisa ditundukan, malah terkesan perang dingin, yakni dari unsur F-Demokrat, H Masruddin. Pria yang akrab di sapa MRD mengungkapkan, sebelum Pilkada Tabalong Tahun 2018 silam, Partai Demokrat yang dia pimpin di Tabalong sengaja di obok-obok, agar dia dan Zony Alfianoor gagal mencalon di pilkada lalu. “Pengkhianatan dari dalam oleh beberapa oknum PD sehingga memuluskan Anang-Mawardi memperoleh Rekomendasi PD pada Pilkada lalu, lalu saya sempat di Plt kan sebagai Ketua DPC PD Tabalong, semua sudah tau siapa orangnya yang bermain, dan akhirnya di pemilu lalu sayapun kembali di jegal habis-habisan,” kata MRD blak-blakan. Dengan sudah dilantik Pimpinan dan Anggota dewan periode 2019-2024, beberapa warga yang diwawancara BeBASbaru.com berharap, agar DPRD periode yang baru ini jangan hanya jadi ‘Dewan Persetujuan Rakyat Daerah’. “Walaupun kita tahu hampir 90% Angde yang terpilih karena ‘bermain’ saat Pemilu lalu, tapi sebagai pejabat yang telah disumpah, janganlah hanya sebagai cap stempel Bupati saja. Harus berani menolak berbagai kebijakan yang dianggap tak pro rakyat,” ungkap Rahman (48), warga Tanjung. Senada dengan Rahman, Amat (40), warga Banyu Tajun, Tanjung pun berujar sama, menurutnya, Desa Banyu Tajun yang masih masuk Kecamatan Tanjung justru infrastruktur di sana banyak yang rusak dan perlu perhatian lebih dari DPRD dan Pemkab Tabalong. Alul (38) warga Tanta juga meminta, agar DPRD kembali memperjuangkan bibit-pupuk gratis, yang sejak Anang Syakhfiani menjabat kepala daerah justru dihilangkan. “Perjuangkan kembali hal itu, karena kami sebagai petani sangat mengharapkan bantuan itu,” kata Alul. Ketua DPRD Tabalong, H Mustafa saat dikonfirmasi mengatakan, siap menjalankan amanah warga Tabalong, semua saran dan masukan akan ditampung serta akan dibawa dalam rapat-rapat di DPRD bersama Pemkab Tabalong.
Sumber: Tim BB

Tentang Admin

Berita Lain

Kadiknas Tabalong Bikin Surat Larang Demo Khusus Pelajar

Tanjung – Imbuan Menristekdikte RI, agar seluruh kepala sekolah melarang anak didiknya jangan ikut demosangat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *