Home / Balangan / Demokrasi Balangan Bagian III – Kandidat Diluar Petahana Terkesan Menahan Diri
Belum begotu terpengaruh soal Pilkada, Anshar dan Syaifullah tetap jalani tugas di Balangan (dok, Radar Banjarmasin)

Demokrasi Balangan Bagian III – Kandidat Diluar Petahana Terkesan Menahan Diri

Pilkada Balangan memang masih lama, yakni tepat setahun lagi dari sekarang, sesuai jadwal yang dirilis KPU RI, terkait Pilkada serentak di ratusan daerah se Indonesia. Sehingga kandidat Pilkada Balangan diluar petahana terkesan belum begitu frontal menampilkan diri sebagai salah satu kandidat. Tahapan Pilkada serentak sendiri akan dimulai pada akhir Bulan September ini, atau setahun sebelum pencoblosan dilakukan pada September Tahun 2020 yang akan datang. Walaupun hal itu ditampik beberapa politisi yang menyebutkan, kandidat diluar petahana memang sengaja menahan diri, untuk mempersiapkan diri dari sekarang.
——————————————-

Balangan – Pilkada Balangan Bulan September Tahun 2020 yang akan datang, sampai tulisan ini naik cetak belum juga memunculkan kandidat di luar petahana, yang serius maju dan menampilkan diri secara terbuka ke tengah warga Balangan, kecuali hanya sekedar ‘pandiran diwarung’. Kalau kita ambil contoh Tabalong, walaupun Bupati Anang – Wabup Mawardi baru 7 bulanan dilantik, namun kini warga Tabalong sudah secara terang-terangan mengatakan, Pilkada Tahun 2023 kelak, yang bakal bertarung ada 3 kandidat, yakni mantan Cabup 2018, H Noorhasani, mantan Wabup Tabalong H Zony Alfianoor dan Kepala PUPR Tabalong sekarang, H Noor Rifani. Bahkan ketiganya dikabarkan mulai bergerak pelan-pelan ke tengah warga Tabalong untuk sosialisasi. H Noorhasani rajin datang kundangan, H Zony Alfianoor melalui keluarga dan koleganya juga sudah bergerak sosialisasi, sedangkan H Noor Rifani mengikuti gaya mantan Kepala PU terdahulu, yakni selalu tampil ke umum (dompleng) bila ada proyek Pemkab Tabalong. Kita kembali ke Balangan, berbeda dengan petahana Drs H Ansharuddin Msi, yang secara terbuka, bahkan sudah menggandeng calon wakilnya M Noor Iswan, seorang politisi dari PKS. Sedangkan Wakil Bupati Balangan, H Syaifullah malah belum juga mengumumkan apakah akan maju sebagai kandidat, untuk menantang pasangannya tersebut. Politisi PDIP ini kelihatannya memang menahan diri terlebih dahulu. Padahal dengan belum turunnya peraturan KPU terkait sosialisasi, harusnya waktu setahun ini bisa dimanfaatkan untuk curi start, sebab begitu sudah memasuki tahapan-tahapan Pilkada, maka semua bentuk sosialisasi akan di atur sangat ketat oleh KPUD setempat. Jangankan mengadakan pertemuan, pasang spanduk atau baliho saja mungkin akan dilarang dan bisa saja paslon terkait akan kena sanksi berat dari Bawaslu dan KPUD. Lantas apakah tidak ada tokoh yang siap bersaing dengan petahana di Balangan? Ternyata hal ini ditampik oleh Samsudin Noor, satu-satunya kader Partai Demokrat Kabupaten Balangan di DPRD. “Ada, bahkan para calon pesaing petahana sudah memiliki jaminan kursi yang akan mengusungnya pada Pilkada Balangan nanti. Sehingga tidak perlu gembar gembor sejak dini,” ujar pria yang baru duduk sebagai Anggota DPRD Balangan ini. Mereka menurut Samsudin, sedang mempelajari peta kekuatan lawan dan mencari timing yang tepat untuk deklarasi. “Kalau terlalu dini deklarasi ‘dipikirakan urang’ (kena jegal lawan politik),” tegas Samsudin. Karena itu lanjutnya, meski terasa sepi di permukaan, sebenarnya masing-masing kandidat sudah melakukan pergerakan, pendekatan kepada masyarakat dengan strateginya masing-masing. Sayang, ia tidak mau menyebut siapa tokoh-tokoh dimaksud. Partai Demokrat sendiri terpaksa harus berkoalisi untuk mengusung calon, karena hanya memiliki satu wakil di DPRD Balangan, sesuai UU Pilkada, setiap calon yang maju melalui jalur parpol, maka minimal harus mempersiapkan 4 kursi DPRD. Sementara itu, Rusdin, politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Balangan menilai, belum munculnya kandidat pesaing petahana, karena calon alternatif saat ini masih menimbang, mencari, siapa pasangan mereka. “Tidak tepat memilih pasangan akan sangat berdampak. Posisi wakil bupati pun akan sangat berpengaruh dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon bupati,” ungkap Rusdin.

Tahapan Pilkada Segera Dimulai 23 September Tahun Ini
Tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dimulai akhir bulan ini, sesuai dengan jadwal KPU RI, pemilihan serentak akan dimulai pada September tahun depan. Tak hanya politisi, ASN pun bisa ikut bertarung selama memenuhi syarat. Bagi yang ingin mencalonkan diri, KPU menegaskan sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ASN harus mengundurkan diri. “Tak ada aturan terbaru. Masih yang lama bahwa semua ASN yang ingin terlibat di politik praktis wajib mundur,” tegasnya. Lalu bagaimana jika ada ASN yang sudah mendeklarasikan diri atau bahkan mendaftar ke partai politik untuk maju pada pencalonan kepala daerah? Sarmuji mengatakan, deklarasi dan mendaftar ke parpol masih dibolehkan. ASN mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Sah-sah saja. Tinggal masyarakat yang menilai jika ada ASN seperti ini,” tukasnya. Sarmuji menegaskan, pada saat pendaftaran nanti, pihaknya akan melakukan verifikasi langsung kepada pasangan calon. Termasuk yang maju berlatar belakang sebagai ASN. “Jika tak mundur. Otomatis dicoret. KPU tak akan berani menetapkan,” tambahnya. Berbeda dengan calon petahana. Dia menerangkan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, calon petahana yang mencalonkan diri kembali, harus mengambil cuti di masa kampanye. Sesuai PKPU Nomor 15 tahun 2019, tahapan kampanye sendiri digeber tiga hari setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Jadwal penetapan pasangan calon sendiri akan dilaksanakan pada 8 Juli 2020 mendatang. Sedangkan tahapan kampanye, akan digeber selama 71 hari, dari 11 Juli 2020 hingga 19 September 2020 mendatang. Dalam rentang waktu itu, bagi jabatan kepala daerah akan diisi oleh pelaksana harian. “Kampanye tidak kampanye, aturannya mereka harus cuti. Dan akan berakhir ketika memasuki masa tenang,” ujar Sarmuji. UU Pilkada mengisyaratkan, setiap calon yang berasal dari ASN,TNI dan Polri aktif, maka setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka wajib mengundurkan diri dan tak bisa ditarik kembali pengunduraan diri tersebut, yang dinyatakan dalam sebuah surat bermaterai 6000. Sedangkan saat ini, walaupun sudah melamar ke parpol atau mengumpulkan KTP sebagai syarat dukungan, belum perlu mengundurkan diri. Hanya ada larangan yakni tak boleh menggunakan jabatan untuk berkampanye, baik kampanye terbuka ataupun kampanye secara sembunyi-sembunyi. Misalnya hadir dalam sebuah acara, tapi pertemuan tersebut justru dimanfaatkan untuk berkampanye. Atau misalnya hadir dalam sebuah peresmian sebuah proyek pemerintah, tapi pas acara bagi-bagi sembako ataupun bagi duit, lalu meminta yang menerima agar memilihnya kelak di pilkada, itu bisa masuk kategori pelanggaran berat pilkada.
Sumber: kalsel.prokal.co dan berbagai sumber

Tentang Admin

Berita Lain

Atlet Berprestasi diganjar Penghargaan

Paringin- (9/9) peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS), bertempat dihalaman kantor bupati. peringatan Haornas kali dihadiri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *